Kirka – Titah Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali tradisi Korve atau kerja bakti di lingkungan instansi militer hingga sipil dinilai bukan sekadar respons teknis atas masalah kebersihan.
Instruksi ini dianggap sebagai manuver strategis untuk menampar inefisiensi birokrasi daerah yang kerap abai pada standar dasar pelayanan publik.
Analisis tersebut disampaikan Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, merespons pidato Presiden dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Di hadapan 4.011 pejabat yang memadati SICC, Prabowo tidak hanya sekadar memerintahkan TNI, Polri, BUMN, dan Kementerian untuk turun tangan.
Ia secara terbuka menegur kepala daerah Gubernur hingga Wali Kota yang gagal menjaga estetika wilayahnya, menyinggung insiden sampah di Bali yang sempat dikeluhkan pejabat asing.
“Pemilihan Sentul, bukan Istana, sebagai lokasi instruksi ini adalah simbol desentralisasi masalah.
“Prabowo menegaskan bahwa kebersihan bukan urusan sektoral, melainkan aib nasional yang harus ditanggung renteng,” tegas Mahendra dalam keterangannya, Kamis, 5 Februari 2026.
Jepang vs Filipina
Mahendra membedah instruksi ini dari kacamata state capacity (kapasitas negara).
Pelibatan elemen TNI-Polri dalam urusan sipil seperti kebersihan, menurutnya, adalah bentuk koordinasi paksa untuk memotong lambatnya respons birokrasi sipil.
Ia menarik komparasi tajam antara Filipina dan Jepang.
Di Filipina, tradisi gotong royong (Bayanihan) melemah karena publik terlalu menyandarkan diri pada pemerintah pusat.
Sebaliknya, Jepang pasca bencana membuktikan bahwa partisipasi warga yang terstruktur justru memperkuat ketahanan negara.
“Prabowo tampaknya ingin mengadopsi model kedisiplinan itu.
“Korve bukan soal menyapu jalan semata, tapi instrumen membangun karakter bangsa lewat partisipasi fisik,” ujar Mahendra yang juga dikenal sebagai Eksponen 98.
Sampah Visual
Kendati mengapresiasi, Mahendra melemparkan peringatan keras.
Gerakan ini memiliki risiko besar tergelincir menjadi formalitas belaka jika tidak dikawal ketat.
Bahaya terbesarnya adalah munculnya kesan militerisasi ranah sipil atau sekadar aksi seremonial demi laporan Asal Bapak Senang (ABS).
Jika hanya berhenti pada spanduk kegiatan tanpa aksi nyata yang berkelanjutan, instruksi itu justru akan menjadi bumerang.
“Jangan sampai instruksi berakhir menjadi apa yang disebut Prabowo sebagai sampah visual tata kelola pemerintahan.
“Niatnya membangun disiplin, tapi praktiknya hanya seremonial kosong,” wanti-wantinya.
Kendati demikian, Mahendra optimistis jika gerakan tersebut dijalankan dengan konsistensi tinggi.
Budaya disiplin kolektif yang terbangun dari hal kecil seperti Korve, diyakininya mampu menjadi fondasi subtil bagi transparansi dan akuntabilitas birokrasi di masa depan.
