KIRKA – Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengutarakan manfaat dari diluncurkannya sertifikat tanah berbasis elektronik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 4 Desember 2023 kemarin.
Manfaat serta kegunaan sertifikat tanah berbasis elektronik ini dipandangnya dari sisi efisiensi dan mudah terhindar dari praktik ilegal.
Indra Gunawan menyebut, peluncuran itu membuat masyarakat Indonesia memiliki dua format sertifikat tanah.
Format pertama adalah Sertifikat Hak Atas Tanah yang dipegang dalam bentuk fisik. Format ini tidak berbeda dengan sertifikat tanah yang selama ini kita kenal.
Format kedua, sambung dia, adalah Sertifikat Hak Atas Tanah dalam bentuk dokumen elektronik.
Format ini merupakan inovasi baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola hak atas tanah mereka.
Baca juga: BPN Depok Dampingi Warga Terima Sertifikat Tanah dari Presiden
“Dengan adanya sertifikat elektronik ini, proses administrasi tanah diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan.
Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot menyimpan dan merawat sertifikat fisik mereka, karena semua data sudah tersimpan secara digital,” jelas Indra Gunawan pada Rabu, 6 Desember 2023.
Keberadaan sertifikat tanah elektronik, terangnya, dapat membantu mencegah praktik-praktik ilegal seperti pemalsuan sertifikat.
Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, hak atas tanah masyarakat dapat dilindungi dengan lebih baik.
BPN Kota Depok, timpanya, bakal memberikan pengenalan sertifikat tanah elektronik tersebut secara berkelanjutan sejalan dengan instruksi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
“BPN Kota Depok akan terus menunjukkan komitmen dalam memodernisasi administrasi tanah untuk kepentingan publik.
Baca juga: Pejabat di BPN Kota Depok Dirotasi
Dengan dua format sertifikat elektronik yang akan diberikan kepada masyarakat, diharapkan proses administrasi tanah dapat berjalan lebih efisien dan transparan,” beber Kepala BPN Kota Depok itu lagi.
Meskipun menawarkan banyak keuntungan serta manfaat, implementasi sertifikat tanah digital juga memiliki beberapa tantangan, seperti infrastruktur teknologi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Itu diutarakan oleh Indra Gunawan.
“Langkah maju dalam modernisasi administrasi tanah di Indonesia cepat atau lambat harus berjalan.
Meski masih ada tantangan yang harus dihadapi, Kementerian ATR/BPN akan terus berkomitmen kerja keras.
Diharapkan sertifikat tanah digital dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Baca juga: Target PTSL 2023 BPN Depok Capai 84 Persen
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan sertifikat tanah berbasis elektronik dan juga melakukan penyerahan 2.550.800 sertifikat tanah secara serentak.
Penyerahan sertifikat tanah itu dilakukan Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menghargai kecepatan kerja tim Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan bidang tanah di Indonesia.
Saat ini, sudah ada 109 juta bidang tanah yang terdaftar.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa sertifikat yang diterima masyarakat dapat digunakan untuk menambah modal usaha melalui lembaga keuangan formal.
Namun, ia mengingatkan agar modal usaha yang diperoleh digunakan dengan bijak.
