Menu
Precision, Actual & Factual

Jaksa Banding Vonis Korupsi Sekwan DPRD Tulangbawang

  • Bagikan
Tangkapan Layar SIPP PN Tanjungkarang Terkait Permohonan Banding Jaksa Terhadap Putusan Hakim Terhadap Perkara Korupsi Pada Kegiatan Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang 2018-2019 Atas Nama Terdakwa Nurhadi. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Tulangbawang melayangkan banding atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tulangbawang tahun anggaran 2018-2019 atas nama Terdakwa Nurhadi.

Keterangan banding yang didaftarkan oleh Jaksa tersebut terlihat pada Nomor Perkara 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk, yang tercantum di dalam situs resmi milik PN Tanjungkarang pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat website tanjungkarang.go.id/index.php/list_perkara.

Pada nomor perkara tersebut, tercantum sebagai pihak pembanding ialah JPU dan pihak terbanding adalah terdakwa Nurhadi, yang resmi didaftarkan permohonannya pada 30 april kemarin, dan telah dikirim berkasnya ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada selasa 11 mei 2021 dengan Nomor W9.UI/2565/HK.07/V/2021.

Diketahui permohonan banding dari JPU tersebut berkaitan dengan putusan Majelis Hakim PN Tanjungkarang yang dibacakan 24 April 2021 lalu, yang memberikan vonis hukuman penjara sebagai pengganti pembayaran Kerugian Negara yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

Dimana pada amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Siti Insirah, menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti Kerugian Negara sebesar Rp350 juta dengan subsidair yaitu penjara selama 3 (tiga) bulan, yang satu tahun lebih rendah dari keinginan Jaksa.

Dalam perkara ini sendiri, terdapat tiga terdakwa yang telah diadili yakni Nurhadi selaku Bendahara pada Sekretariat DPRD Tulangbawang di tahun 2018, Badruddin selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Sekretariat Dewan, serta Syahbari seorang yang berstatus sebagai Bendahara Sekretariat Dewan di tahun anggaran 2019.

Ketiga terdakwa diseret ke pengadilan lantaran telah melakukan Korupsi terhadap dana APBD Kabupaten Tulangbawang tahun anggaran 2018 dan 2019, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.708.195.850 (Tiga miliar tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Para petinggi Sekwan DPRD Tuba ini melakukan kejahatannya dengan cara membuat daftar kegiatan fiktif, yang dalam hal ini Badruddin selaku Sekretaris memerintahkan Syahbari PPTK Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk membuat surat penyediaan dana untuk beberapa kegiatan, yang selanjutnya pengajuan dana tersebut dicairkan oleh Nurhadi selaku Bendahara Setwan.

Dari beberapa kegiatan yang masuk ke dalam Item penganggaran, sebagian tidak pernah terlaksana di tahun 2018, yang diantaranya adalah kegiatan Masa Reses, Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan, serta Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sementara pada tahun anggaran 2019, kegiatan fiktif yang dibuat oleh ketiganya diantaranya adalah kegiatan Sosialisasi Rancangan Perda, Peningkatan Kualitas Kinerja Badan Kehormatan serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, hingga pada kegiatan Evaluasi dan Kajian Perda.

  • Bagikan