Menu
Precision, Actual & Factual

Jaksa Agung: Pemberantasan Korupsi Jadi Indikator Publik

  • Bagikan
Kirka.co
Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung pada 13 Agustus 2020. Foto: Ricardo Hutabarat

KIRKA – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pemberantasan korupsi menjadi salah satu indikator yang mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung.

Atas hal tersebut, Burhanudin mendesak agar minimal satuan kerja Bidang Pidana Khusus yang ada dibawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dapat menyelesaikan 2 perkara korupsi.

Baca Juga : MAKI: Kejaksaan Tidak Serius Kejar DPO Koruptor

”[…] harus mampu mengangkat 2 perkara tindak pidana korupsi,” kata dia saat membuka rapat kerja teknis Bidang Tindak Pidana Khusus 2021 pada Rabu, 15 September 20201 seperti disitir KIRKA.CO dari Tribunnews.com.

Ia menjelaskan, dirinya akan memberikan tenggat waktu kepada jajarannya untuk segera membenahi kinerja pemberantasan korupsi hingga rapat kerja selanjutnya.

”Tidak akan bosan mengingatkan saudara sekalian, bahwa akan ada evaluasi kepada setiap kepala satuan kerja baik itu Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berkinerja kurang maksimal yaitu tidak mampu mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Saya ingatkan sekali lagi ini bukan targeting!” jelas dia lagi.

Baca Juga : Alay: Kejaksaan Tidak Transparan Lelang Asetnya

Sebenarnya, apa yang dikemukakan ini bukan hal baru. Sesungguhnya Burhanuddin telah menyampaikan hal senada di akhir tahun 2020. Penjelasan ini dikemukakan sendiri oleh dia.

Baca Juga : Sahdana: Tindaklanjuti Laporan Dugaan KKN Di Way Kanan

“Bagi para kepala satuan kerja yang hingga saat ini belum melaksanakan fungsi baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tindak pidana khusus, seperti halnya tahun lalu, saya beri kesempatan tenggat waktu sampai dengan Rapat Kerja Kejaksaan yang akan datang,” tegasnya.

  • Bagikan