Kirka – Hitungan mundur menuju pemberlakuan penuh European Union Deforestation Regulation (EUDR) kian dekat.
Regulasi ketat Uni Eropa yang efektif berlaku Januari 2027 bagi eksportir dan Juni 2027 untuk petani rakyat ini, diprediksi bakal merombak total peta kesejahteraan petani komoditas di Tanah Air.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menilai regulasi ini menyimpan dua mata pisau.
Tak lain bisa melambungkan pendapatan petani karena nilai tambah produk lestari, atau justru memukul rata nasib mereka ke jurang kemiskinan jika gagal beradaptasi.
“Ini bukan sekadar aturan dagang biasa, tapi titik balik. Pasar global sedang bergeser ke paradigma sadar ekologis.
Produk yang gagal membuktikan aspek keberlanjutannya akan langsung tersisih,” tegas Mahendra Utama dalam keterangannya, Jumat, 13 Februari 2026.
Mahendra menyoroti urgensi pembenahan data. Ia mengambil contoh kasus di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Di wilayah ini, ribuan petani dalam skema Perhutanan Sosial sejatinya telah mempraktikkan metode yang selaras dengan semangat EUDR.
Mereka menanam kopi di bawah tegakan pohon dan menerapkan agroforestri kakao.
Mengacu data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sekitar 68 persen petani hutan rakyat bahkan sudah menerapkan pola budidaya ramah lingkungan sejak 2018.
Namun, Mahendra mengingatkan bahwa praktik baik di lapangan menjadi sia-sia tanpa bukti administrasi yang valid.
“Secara teknis mereka siap, tapi secara administratif kita rapuh. EUDR menuntut data titik koordinat kebun dan uji tuntas (due diligence) yang ketat.
“Tanpa itu, kopi atau kakao kita tidak bisa masuk Eropa,” ujarnya.
Vietnam dan Kolombia
Situasi ini kian pelik jika melihat manuver negara kompetitor. Mahendra membeberkan data komparatif yang mencemaskan.
Vietnam, misalnya, telah meluncurkan program nasional pendaftaran digital petani sejak 2023.
Hasilnya, jelang akhir 2025, lebih dari 75 persen petani kecil di sana telah mengantongi legalitas standar Eropa, yang mengerek ekspor mereka naik 12 persen.
Langkah serupa dilakukan Kolombia yang menggandeng swasta membangun platform ketertelusuran berbasis blockchain.
Sementara negara yang lamban seperti Kamboja, kini menghadapi ancaman penurunan ekspor hingga 30 persen.
“Indonesia jangan sampai bernasib seperti Kamboja. Kita punya potensi besar, tapi kalau kalah cepat dalam integrasi data, pasar kita akan direbut Vietnam,” ingat Mahendra.
e-STDB
Menghadapi tenggat waktu yang kian sempit, Mahendra mendesak pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB).
Dokumen ini harus ditempatkan sebagai tiket masuk pasar global, bukan sekadar syarat birokrasi.
Ia mendorong langkah konkret berupa percepatan pendataan spasial berbasis desa.
Pola kerja sama dengan universitas untuk pemetaan murah, seperti yang mulai dirintis di Kabupaten Tulang Bawang lewat aplikasi mobile, patut direplikasi secara massal.
Selain itu, Mahendra menekankan pentingnya integrasi sistem data nasional yang menghubungkan Perhutanan Sosial, e-STDB, dan rantai pasok.
Peran koperasi juga dinilainya vital sebagai agregator yang menjamin produk petani kecil bisa lolos verifikasi ekspor.
“Risikonya terlalu besar jika petani dibiarkan jalan sendiri. Tanpa sistem yang terpadu, mereka hanya akan jadi penonton atau terpaksa jual murah di pasar lokal.
“Juni 2027 terasa masih jauh, tapi untuk membangun sistem data nasional, waktu kita sebenarnya sudah habis. Pemerintah harus bergerak sekarang,” pungkas Mahendra.
