KIRKA – Menteri BUMN Erick Thohir tepis keberpihakan Jokowi pada oligarki.
Erick Thohir menyampaikan hal itu dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Graha Adora, Pesawaran, Provinsi Lampung, pada Kamis, 1 Desember 2022.
“Kita tahu, kita kadang-kadang terjebak persepsi, seakan-akan pemerintah hanya mendorong yang namanya pengusaha besar. Dan kadang-kadang dipersepsikan oligarki,” kata dia.
Baca Juga: Lampung Digempur Rokok Ilegal
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pemerintah saat ini bukanlah pemerintahan yang tidak punya empati atau perasaan terhadap pelaku UMKM.
“Pondasi perekonomian Indonesia adalah 65,4 juta pelaku UMKM dan merupakan 97 persen pembuka lapangan pekerjaan kita,” ujar dia.
Beranjak dari fakta tersebut, lanjut Erick Thohir, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menomorduakan pelaku UMKM dan Ultra Mikro.
Baca Juga: Zulkifli Hasan Ungkap Kerja Sama Tiga Pilar Majukan UMKM
Erick Thohir tepis keberpihakan Jokowi pada oligarki dengan memaparkan sejumlah program pemerintah untuk kemajuan UMKM.
Di antaranya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dan Pemberian NIB Pelaku UMK Perseorangan.
Erick Thohir menepis keberpihakan Presiden RI Joko Widodo pada oligarki dengan meningkatkan nilai KUR bagi pelaku UMKM di tahun 2023.
“Pemerintah mendorong KUR, ada yang bunga 3 persen, bunga 6 persen, tergantung dari nilai pinjamannya,” kata Erick Thohir.
Dan tahun depan, lanjut dia, pemerintah berencana meningkatkan lagi dana KUR yang akan dikucurkan untuk pelaku UMKM kurang lebih sebesar Rp360 triliun.
