Menu
Precision, Actual & Factual

Dua Tersangka Korupsi Lampu Jalan Natar Dilimpahkan ke Kejari Lamsel Untuk Segera Disidangkan

  • Bagikan
TP dan LI Dua Tersangka Korupsi Proyek Lampu Jalan Natar Dilimpahkan Tahap II Ke JPU Kejari Lamsel (01/04). Foto Istimewa

KIRKA.CO- Dua terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum konvensional telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan (01/04), keduanya disangkakan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 247 juta lebih.

Kedua terdakwa yang dilimpahkan dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini berinisial TP dan LI, yang dalam perbuatannya keduanya kedapatan telah bekerjasama dalam melakukan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di tahun anggaran 2016 lalu, yang dipasang di sebanyak 35 titik di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan.

Proyek lampu jalan tersebut diketahui memiliki nilai kontrak sebesar Rp 977.951.000. (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan, yang dalam faktanya di lapangan ditemukan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Untuk mengkonfirmasi progres penanganan perkara dugaan Tipikor lampu jalan ini, KIRKA.CO melakukan wawancara dengan Kasi Penkum Kejati Lampung Andre W Setiawan, Selasa (06/04).

“Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum tahun anggaran 2016, dua orang telah ditetapkan tersangka dan telah dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke JPU Kejari Lampung Selatan pada kamis pekan kemarin (01/04), untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dan segera disidang,” ujar Andrie

Dalam kasus dugan korupsi ini, TP diketahui merupakan seorang rekanan yang berstatus sebagai pemilik pekerjaan, sedangkan LI merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut, dan sesuai hasil temuan serta perhitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Lampung, didapati selisih yang menjadi kerugian negara sebesar total Rp 247.121.869,37. (Dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Eka Putra

  • Bagikan