Menu
Precision, Actual & Factual

Di Kasus Suap Pajak, PT Gunung Madu Plantations Diduga Paling Banyak Menyogok

  • Bagikan
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto Istimewa

KIRKA.COKetua KPK Firli Bahuri memimpin konferensi pers yang berkenaan dengan hasil penyidikan atas sangkaan penerimaan suap pajak di Ditjen Pajak Kemenkeu.

Dalam keterangannya, KPK disebutnya telah menetapkan 6 orang tersangka serta memaparkan pasal apa saja yang dipersangkakan.

Konferensi pers ini digelar di Kantor KPK pada Selasa, 4 Mei 2021.

Selain memaparkan hal-hal tadi, Firli Bahuri juga mengutarakan dalil mengapa para tersangka harus dimintai pertanggungjawaban: diduga pemeriksaan perpajakan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dugaan penerimaan suap menurut hasil penyidikan KPK ini melibatkan perusahaan di Lampung Tengah, yakni PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Dari penjelasan Firli Bahuri, PT GMP memberikan uang senilai Rp15 miliar kepada tersangka berinisial APA dan DR melalui tersangka berinisial RAR dan AIM.

Keterangan tersebut diutarakan Firli Bahuri dan telah terpublikasi di sejumlah media siber.

Sejumlah uang yang diduga diterima dari PT GMP itu berlangsung pada Januari-Februari 2018.

Selebihnya APA dan DR diduga menerima uang sebesar SGD 500 ribu dari total komitmen Rp25 miliar dari PT Bank PAN Indonesia pada pertengahan 2018 oleh tersangka VL.

APA dan DR juga diduga menerima uang pada periode bulan Juli-September 2019 dengan total SGD 3 juta diserahkan oleh tersangka AS sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama.

Identitas lengkap dari enam tersangka tersebut antara lain, APA (Angin Prayitno Aji) yang merupakan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak tahun 2016-2019, DR (Dadan Ramdani) Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Dirjen Pajak. 

Selanjutnya, RAR (Ryan Ahmad Ronas) konsultan pajak, AIM (Aulia Imran Maghribi) konsultan pajak, VL (Veronika Lindawati) kuasa wajib pajak, dan AS (Agus Susetyo) konsultan pajak.

Atas perbuatannya, APA dan DR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan RAR, AIM, VL dan AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.

 

 

  • Bagikan