Kirka – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah perwira tinggi Polri membuka kotak pandora mengenai lemahnya kontrol atas penggunaan alat sadap negara.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menegaskan bahwa perkara hukum yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar pelanggaran prosedur pidana, melainkan bukti nyata defisit akuntabilitas di tubuh Korps Bhayangkara.
“Praktik penyadapan ilegal terhadap kepala negara menjadi alarm keras bahwa reformasi kewenangan invasif di internal Polri tidak bisa lagi ditunda.
“Tanpa pengawasan eksternal yang independen, institusi pelindung masyarakat justru berpotensi menjelma menjadi ancaman serius bagi demokrasi serta hak asasi manusia,” kata Mahendra Utama dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Menurut Mahendra, akar persoalan terletak pada pengelolaan Lawful Interception Management System (LIMS) yang berjalan di ruang gelap tanpa transparansi publik.
Secara aturan, pengoperasian perangkat LIMS untuk penegakan hukum wajib tunduk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 yang mensyaratkan izin berlapis serta pembatasan ketat.
Faktanya, rambu-rambu regulasi internal gagal membendung penyalahgunaan wewenang.
Para tersangka diduga kuat mengabaikan seluruh prosedur resmi demi kepentingan kekuasaan.
Bagi Mahendra, jebolnya sistem pengamanan LIMS membuktikan bahwa mekanisme pengawasan internal Polri lumpuh ketika berhadapan dengan relasi kuasa para petinggi institusi.
“Bagaimana mungkin perangkat sepenting LIMS bisa digunakan menyadap Presiden tanpa terdeteksi sejak awal oleh fungsi pengawas internal?
“Artinya, kontrol dari dalam sendiri sudah tidak memadai.
“Publik menuntut transparansi penuh sekaligus perombakan arsitektur pengawasan agar kewenangan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang,” ujar Mahendra.
Desakan perombakan struktur pengawasan turut disuarakan kalangan akademisi dan pengamat kepolisian.
Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar), Nefa Claudia Meliala, menggarisbawahi bahwa titik rawan kewenangan penyadapan bukan hanya terletak pada pemberian hak sadap kepada aparat, melainkan pada cara membatasi dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Nefa menjelaskan, ketiadaan mekanisme check and balance yang kuat membuat instrumen penegakan hukum sangat rentan diselewengkan menjadi alat kekuasaan.
Dalam prinsip negara hukum, penerapan judicial scrutiny atau pengawasan langsung oleh hakim melalui izin pengadilan menjadi syarat mutlak guna menguji keabsahan setiap tindakan penyadapan.
Sejalan dengan urgensi judicial scrutiny, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengingatkan bahaya mengandalkan pengawasan internal semata.
Ia berpendapat, solidaritas korps yang keliru di lingkungan kepolisian kerap berubah menjadi lahan subur bagi praktik impunitas.
Guna memutus mata rantai penyimpangan agar pola serupa tidak berulang di masa depan, Bambang mendorong penguatan lembaga pengawas eksternal yang memiliki otoritas penuh untuk mengaudit penggunaan alat sadap kepolisian secara berkala.
Di sisi lain, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, turut mengingatkan aparat penegak hukum agar memproses skandal penyadapan secara adil, objektif, dan transparan.
Baginya, ketegasan dalam menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu merupakan pondasi utama tegaknya negara hukum.
Demi memperkokoh pondasi negara hukum, Mahendra Utama kembali mendesak pemerintah bersama DPR segera melakukan revisi regulasi terkait tata kelola penyadapan aparat penegak hukum.
Penataan ulang prosedur sadap lewat undang-undang khusus yang mengikat seluruh lembaga pengguna instrumen intersep menjadi jalan keluar untuk mengembalikan kedaulatan hukum serta menjaga ruang privasi warga negara.
“Negara hukum tidak boleh kalah oleh praktik penyalahgunaan wewenang di balik layar.
“Pengawasan yudisial lewat pengadilan dan kontrol eksternal yang ketat harus segera dilembagakan agar aparat penegak hukum tetap berjalan di atas rel konstitusi,” tutup Mahendra.
