Kirka – Selama bertahun-tahun, warga Kampung Cabang di Kabupaten Lampung Tengah dan Kampung Sungai Burung, Kabupaten Tulang Bawang, tampil sebagai garda terdepan penjaga kelestarian laut.
Tanpa sokongan kapal patroli maupun fasilitas canggih, nelayan setempat mengambil inisiatif mengawasi kapal asing sekaligus menindak praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan mereka.
Sayangnya, dedikasi pengawasan swadaya tersebut nyaris tak terpantau dunia luar.
Laporan pelanggaran biasanya hanya beredar terbatas di grup WhatsApp warga atau sebatas nota singkat ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Merespons kebuntuan informasi, pola pengawasan mulai dibenahi.
Guna menyuarakan aksi nyata mereka ke ruang publik, anggota Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Poklahsar, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari kedua kampung dibekali keterampilan jurnalisme warga pada 21–22 Mei 2026.
Pelatihan di balai desa Kampung Cabang merupakan wujud nyata program perlindungan keanekaragaman hayati inisiasi Environmental Defense Fund (EDF) bersama Blue Action Fund, yang berkolaborasi dengan Tim Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB).
Nyali dan Ponsel
Di kawasan timur Taman Nasional Way Kambas, Pokmaswas Bina Lestari Abadi asal Kampung Cabang memantau perairan lewat metode sederhana, yakni melihat, mendengar, lalu melaporkan.
Sebagai penanda batas area konservasi, mereka memancangkan empat bagan kayu guna mencegah masuknya kapal berbobot besar.
Pengawasan ketat serupa diterapkan di aliran Way Seputih dan Way Pegadungan.
Kawasan perairan yang dahulu kaya akan spesies jelabat, belida, hingga arwana, sekarang menghadapi penyusutan populasi drastis akibat pencemaran limbah serta eksploitasi yang merusak.
Anggota Pokmaswas Bina Lestari Abadi, Edi Alamsyah, mengungkapkan praktik penggunaan setrum dan racun (putas) sempat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup nelayan kecil.
“Dulu, alat tangkap merusak sangat lazim ditemui. Sekarang, berkat patroli rutin, kami berhasil menekan hingga menghentikan praktik kotor di perairan kami,” tegas Edi, dikutip pada Minggu, 24 Mei 2026.
Menarik Kapal Trawl
Eskalasi di Kampung Sungai Burung tak jarang berujung pada tindakan represif di lapangan.
Nelayan setempat pernah nekat menarik sebuah kapal trawl (pukat harimau) ke daratan usai memergokinya mengeruk zona tangkap tradisional.
Menariknya, bukan aparat berseragam yang menginisiasi pencegatan, melainkan warga lokal yang geram melihat sumber penghidupan mereka dirusak.
Ironisnya, dokumentasi keberanian komunal kerap berujung sebagai arsip pribadi di galeri ponsel.
Berangkat dari persoalan tersebut, pelatihan literasi digital menjadi penting.
Melalui pendampingan pegiat media sosial Yopie Pangkey dan perwakilan DKP Provinsi Lampung, warga diajarkan teknis fotografi dasar, penyusunan narasi (caption), hingga publikasi pelanggaran guna memantik atensi pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Programme Specialist EDF, Meutia Isty, menekankan bahwa masyarakat pesisir adalah saksi mata sekaligus pihak yang paling memahami dinamika ancaman di lingkungan mereka.
“Warga setempat lazimnya menjadi pihak pertama yang mendeteksi pelanggaran, perubahan ekologi sungai, atau aktivitas ekstraktif di wilayah tangkap.
“Penguatan kapasitas dokumentasi menjadi esensial agar informasi tidak stagnan di tingkat desa, melainkan mampu menjangkau audiens luas,” urai Meutia.
Pasca pelatihan, pola komunikasi nelayan mulai bertransformasi.
Alih-alih sekadar melempar keluhan di grup WhatsApp, sebagian peserta kini intens mengunggah video kondisi perairan, memotret geliat pesisir, dan menyusun laporan dugaan pelanggaran dengan diksi yang jauh lebih tajam.
