Kirka – Transisi kekuasaan di Republik Islam Iran memasuki titik krusial.
Sepuluh hari pasca tewasnya Ayatollah Ali Khamenei akibat agresi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel, Majelis Ahli secara maraton menetapkan sang putra kedua, Mojtaba Khamenei (56), sebagai suksesor pemegang otoritas tertinggi di Teheran.
Langkah kilat di tengah instabilitas kawasan ini memicu ragam spekulasi geopolitik.
Pemerhati Pembangunan sekaligus Eksponen 98, Mahendra Utama, menilai penunjukan tersebut bukan sekadar ritual politik biasa, melainkan bauran antara manuver menjaga kelangsungan rezim dan kepanikan elite di titik nadir.
“Ada anomali yang kentara dalam suksesi ini. Di satu sisi, elite mullah ingin meyakinkan dunia bahwa mesin revolusi tetap berputar tegak meski kehilangan figur sentral.
“Tapi di sudut lain, menyerahkan tampuk kepemimpinan pada putra kandung saat negara dikepung krisis justru menyingkap betapa sempitnya opsi politik yang mereka miliki saat ini,” papar Mahendra, Rabu, 11 Maret 2026.
Hegemoni Militer di Balik Jubah Sang Pangeran
Sosok Mojtaba selama ini lebih lekat dengan julukan pangeran bayangan.
Berbeda dengan mendiang ayahnya yang karismatik di mimbar, rekam jejak pria kelahiran Mashhad ini jarang tersorot kamera.
Namun, Mahendra mengingatkan bahwa Mojtaba memiliki akar pengaruh yang sangat dalam di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), jaringan yang terbangun sejak keterlibatannya dalam Perang Iran-Irak era 80-an.
Status keulamaan Mojtaba yang kerap diklaim instan tak pelak menjadi celah keraguan publik, mengingat konstitusi Iran sejatinya tak mengakui sistem dinasti (Velayat-e Faqih).
“Kondisi itu memicu dikotomi tajam antara nilai republik dan praktik monarki terselubung,” urai Mahendra.
“Bahkan, tak menutup kemungkinan tesis sejumlah analis internasional benar, Mojtaba bisa jadi sekadar diposisikan sebagai child emperor.
“Sebuah etalase strategis yang dikendalikan penuh oleh faksi militer garis keras untuk meredam friksi internal di tengah ancaman eksternal,” tambah Mahendra.
Eskalasi Total atau Pragmatisme ala MBS?
Menakar arah kebijakan luar negeri Teheran ke depan, tokoh pergerakan 98 ini memproyeksikan dua skenario diametral.
Pilihan pertama adalah eskalasi tanpa kompromi. Rentetan rudal balistik yang meluncur ke wilayah Israel beberapa jam usai inagurasi Mojtaba menjadi sinyalemen valid bahwa poros perlawanan menolak surut.
Dendam personal atas tewasnya keluarga inti diyakini menjadi bahan bakar utama.
Kendati demikian, Mahendra tidak menafikan adanya celah pragmatisme yang justru bisa mendisrupsi konstelasi Timur Tengah.
“Jangan abaikan dimensi psikologis politiknya. Mojtaba telah membayar harga termahal dalam peperangan ini dengan kehilangan ayah, ibu, dan istrinya.
“Ironisnya, karena pengorbanan absolut itu, ia justru mengantongi legitimasi moral paling kebal jika kelak memilih rute negosiasi dengan Washington,” analisisnya tajam.
Menurut Mahendra, jika berhasil selamat dari target pembunuhan Israel selanjutnya, suksesor baru ini berpeluang bermanuver layaknya Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Arab Saudi, membawa reformasi struktural dan pendinginan tensi diplomatik tanpa khawatir dilabeli sebagai pengkhianat revolusi oleh kubu konservatif.
Ujian Kredibilitas Diplomasi Jakarta
Pergolakan di jantung Timur Tengah otomatis menyeret atensi strategis Indonesia.
Tawaran mediasi yang sempat digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi ujian pembuktian.
Mahendra menyoroti urgensi konsistensi sikap diplomatik Tanah Air.
Sikap pasif pasca kematian Khamenei senior, yang sempat memantik kritik tajam dari kalangan diplomat veteran, tidak boleh terulang jika Jakarta serius ingin menjadi juru damai.
“Presiden Prabowo memiliki keunggulan komparatif berupa latar belakang militer yang kuat.
“Hal ini berpotensi menjadi frekuensi komunikasi yang tepat untuk meluluhkan resistensi petinggi IRGC di lingkaran Mojtaba,” tegas Mahendra.
Meski begitu, ia memberi catatan kritis penutup.
“Tawaran mediasi kita akan menguap jadi retorika kosong jika Indonesia gagal menjaga keseimbangan akrobatik antara kemitraan dengan AS dan solidaritas dunia Islam.
“Di era Mojtaba yang penuh ketidakpastian ini, Jakarta dituntut mengambil posisi terang. Stabilitas kawasan tak akan terwujud jika narasi perubahan rezim masih menjadi harga mati bagi Barat,” pungkasnya.
