Kirka – Dinamika arus informasi di era digital rupanya tidak serta merta menggerus relevansi teori komunikasi lawas.
Justru, di tengah banjir informasi, pola pembentukan opini publik melalui teori Agenda Setting menemukan momentum baru, terutama dalam mengawal isu-isu pembangunan daerah yang krusial.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra UtamaMahendra Utama, membedah fenomena itu dengan merujuk kembali pada studi klasik Maxwell McCombs dan Donald Shaw tahun 1972.
Menurutnya, esensi kekuatan media massa sejatinya tidak terletak pada kemampuan mendikte apa yang harus dipikirkan (what to think) oleh masyarakat, melainkan pada kemampuan mengarahkan apa yang perlu dipikirkan (what to think about).
“Ada miskonsepsi bahwa media bisa mencuci otak publik sepenuhnya. Padahal, kekuatan utamanya adalah menentukan prioritas.
“Ketika media terus-menerus menyorot satu isu, publik secara tidak sadar akan menganggap isu itu mendesak, mengalahkan isu lainnya,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Kamis, 12 Februari 2026.
Gatekeeper
Mahendra menyoroti evolusi peran penjaga gawang (gatekeeper) dalam teori ini.
Jika dulu filter informasi sepenuhnya berada di tangan editor ruang redaksi yang menentukan kelayakan tayang, kini peran itu terdistribusi.
Ia menilai, algoritma media sosial dan partisipasi warganet kini menjadi variabel penentu baru.
Fenomena viralnya kritik infrastruktur di Lampung via TikTok beberapa waktu lalu menjadi bukti empiris paling nyata.
“Dulu agenda disetir koran pagi atau berita malam.
“Sekarang, warganet yang bising di media sosial mampu memaksa pemerintah daerah menoleh. Ini pergeseran agenda setting yang radikal,” tegasnya.
Implikasi
Dalam analisisnya, Mahendra menguraikan aspek psikologis need for orientation.
Ketidakpastian publik terhadap suatu fenomena mendorong mereka mencari sandaran informasi.
Semakin masif sebuah topik diamplifikasi baik lewat headline media daring maupun trending topic. semakin tinggi valuasinya di mata publik.
Hal tersebut, menurut Mahendra, berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan.
Tekanan opini publik yang terbentuk dari agenda setting ini efektif menggeser fokus birokrasi.
“Kita lihat dampaknya di Lampung. Fokus pemerintah yang tadinya mungkin terpaku pada agenda seremonial, terpaksa bergeser mengurusi hal substantif seperti perbaikan jalan dan pelayanan publik karena desakan narasi yang terbangun,” urai Mahendra.
Framing
Lebih jauh, Mahendra mengingatkan bahwa agenda setting kini tidak hanya bermain di permukaan (level pertama), tetapi sudah masuk ke level kedua atau pembingkaian (framing).
Media dan publik tidak hanya bicara soal ada jalan rusak, tetapi mulai mengaitkannya dengan narasi yang lebih besar, seperti kinerja kepemimpinan atau transparansi anggaran.
Kendati mengakui teori ini memiliki celah kritik seperti faktor bias budaya dan akses digital, Mahendra tetap meyakini relevansinya sebagai pisau analisis sosial.
“Bagi dunia bisnis, ini strategi branding. Tapi bagi masyarakat sipil dan pemerhati pembangunan, memahami agenda setting adalah kunci untuk menjaga agar isu-isu rakyat tetap berada di meja pengambil keputusan,” pungkasnya.
