Menu
Precision, Actual & Factual

Respons Kejati Lampung Soal Terdakwa Korupsi Tak Didampingi Pengacara di Pengadilan

  • Bagikan
Kejati Lampung. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Di PN Tipikor Tanjungkarang, perkara korupsi soal pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang ditangani Kejati Lampung disidangkan.

Dalam perkara tersebut, ada 4 orang terdakwa yang didakwa atas perbuatan korupsi yang menyebabkan negara merugi Rp 2 miliar lebih.

Persidangan tersebut telah berlangsung ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Namun demikian, tiga orang terdakwa diketahui tidak didampingi pengacara.

Mereka yang tak didampingi pengacara itu ialah terdakwa atas nama Soma Mudawan Perkasa; M Efriansyah Agung; dan Marwin.

Sementara terdakwa atas nama Yuyun Maya Saphira didampingi pengacara.

Keempat orang terdakwa ini merupakan pegawai pada BPPRD Lampung Selatan.

Dikarenakan perkara ini di tahap penuntutan, KIRKA.CO mencoba meminta penjelasan terkait hal tadi kepada Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) pada Aspidsus Kejati Lampung Yani Mayasari. Namun sayang, Minggu, 13 Juni 2021, Yani Mayasari belum memberikan respons.

Diketahui, Yani Mayasari sebelumnya pernah mendapat penugasan pada Kejari Lampung Selatan sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum).

Dari informasi yang diterima KIRKA.CO lewat sejumlah insan Adhyaksa, Yani Mayasari masih memiliki kerabat yang bertugas di Pemkab Lampung Selatan.

Dikonfirmasi terkait tidak adanya pendampingan pengacara tersebut, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) pada Aspidsus Kejati Lampung Rolando Ritonga memberikan penjelasan.

Dia menjelaskan secara singkat tentang penanganan perkara MBLB itu ketika berjalan di tahap penyidikan.

Menurut dia, pendampingan pengacara telah diterima oleh Soma, Efriansyah, dan Marwin.

Terlebih ketika berkas perkara itu berada di tahap penyidikan hingga berkas perkara dilimpahkan dari penyidik ke penuntut (dari Seksi Penyidikan ke Seksi Penuntutan), atau biasa dikenal dengan Tahap II.

“Ada didampingi oleh pihak posbakum dari penyidikan sampai tahap II (penunjukan dari kajati),” ucap Rolando Ritonga dalam keterangan tertulisnya kepada KIRKA.CO, Minggu, 13 Juni 2021.

“Nah pasti pas sidang mereka juga ditawarkan untuk didampingi. Kemungkinan besar mereka bertiga ini menolak untuk didampingi,” tambah Rolando.

Diketahui, para terdakwa ini didakwa atas Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mereka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Terpisah, pegiat antikorupsi Suadi Romli menyatakan, lazimnya seorang terdakwa yang bersinggungan dengan tindak pidana korupsi mendapat pendampingan hukum di tiap tahapan penanganan perkara.

Hal itu menurutnya merujuk pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan dikaitkan dengan ancaman pidana yang didakwakan kepada para terdakwa.

Bunyi pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang dimaksud Romli itu ialah:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

  • Bagikan