Menu
Precision, Actual & Factual

Soma Mudawan Perkasa, Seorang Sopir yang Berlisensi bisa Perintah Kepala UPT Di Lampung Selatan

  • Bagikan
Kirka.co
Suasana Proses Persidangan Perkara Korupsi Pajak Minerba Lampung Selatan. Foto Eka Putra

KIRKA.CO – Persidangan perkara korupsi Pajak Minerba Lampung Selatan segera memasuki agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim, dari proses persidangannya terdapat fakta-fakta menarik, salah satunya terkait peran terdakwa Soma Mudawan Perkasa yang dapat memberi perintah para Kepala UPT dengan statusnya yang hanya sebagai seorang Sopir.

Soma Mudawan Perkasa, pria 30 tahun yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Sukarela sejak 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, dan dipindah tugaskan dengan Surat Keputusan sebagai seorang Sopir di awal 2019 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Selatan.

Selama menjadi seorang Tenaga Kerja Sukarela dan Sopir ia hanya menerima honor sebesar Rp400 hingga Rp500 ribu saja, yang tentunya bagi beberapa orang dengan upah sekecil itu tidak akan mungkin dapat memenuhi kebutuhannya selama satu bulan, namun meski begitu pada kenyataannya dengan bayaran itu Soma mampu bertahan di pekerjaannya selama bertahun-tahun.

Status sebagai seorang Sopir dinas tak serta merta membatasi kewenangan Soma di Lampung Selatan, hal itu dibuktikan dari apa yang terungkap dalam persidangan pada keterangan seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Kecamatan BPPRD Lampung Selatan bernama Ni Ketut Sri Astini.

Di kesaksiannya, Kepala UPT BPPRD Kecamatan Katibung tersebut menerangkan bahwa pernah sekali waktu di 2018, terdakwa Soma menghubungi para Kepala UPT termasuk dirinya melalui sambungan telepon, yang mengintruksikan agar para Kepala Unit untuk tidak ikut campur dalam permasalahan pajak perusahaan tambang, yang notabene hal itu jadi salah satu tugas para Kepala UPT.

“Sejak Agustus 2018 SPTPD wajib pajak penyerahannya sudah tidak melalui UPT lagi, karena saya dan para Kepala UPT di telepon oleh Soma, dia bilang begini ‘selamat pagi ibu, saya Soma pindahan dari Dinas Pertambangan, untuk masalah Minerba Kepala UPT tidak usah turun’ lalu saya bertanya atas perintah siapa, Soma bilang atas perintah Kepala BPPRD,” terang Ni Ketut Sri Astini pada persidangan di 10 Juni 2021.

Usai mendapat pesan berantai terdakwa Soma Mudawan Perkasa tersebut, Ni Ketut Sri Astini pun memastikan kebenaran perintah itu dan ditanyakan langsung olehnya kepada Kepala BPPRD saat itu, Badruzzaman, yang kemudian kembali dipertegas olehnya di dalam sebuah rapat.

“Saya bersama Kepala UPT lainnya menyampaikan tentang informasi tersebut, kemudian di jawab oleh pak Badruzzaman, ‘Ya sudah untuk minerba biar kami dari Kabupaten yang menangani,” imbuhnya.

Diketahui dalam perkara ini, selain Soma Mudawan Perkasa, terdapat tiga Terdakwa lainnya yakni M. Efriyansah Agung selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan, Marwin selaku Kasi Pengusahaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.

Serta Yuyun Maya Saphira selaku Kepala Bidang Energi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Keempat terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa telah bekerja sama melakukan Korupsi pada Pajak Minerba Lampung Selatan sejak 2016-2019, dengan kerugian negara yang diakibatkan sebesar Rp2.268.186.300 (Dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

  • Bagikan