Menu
Precision, Actual & Factual

Romli Ajak Kejaksaan-Kepolisian Siapkan Sprin Lidik Dugaan Korupsi di Lampung Utara dan Way Kanan

  • Bagikan
Ketua LSM Pematank Suadi Romli. Foto Istimewa

KIRKA.CO – DPD Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Lampung telah berulang kali berdiri paling depan untuk melihat persoalan di dalam penerapan kebijakan pemerintah di Provinsi Lampung.

Bukan kali ini pula DPD Pematank Lampung di Kepemimpinan Suadi Romli mencurahkan waktunya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang disangkanya menyimpan hal-hal berbau korupsi.

Suadi Romli dalam keterangan tertulisnya kepada Kirka.co, Selasa, 16 Maret 2021 mengajak lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung untuk berkolaborasi melakukan penyelidikan atau proses penegakan hukum di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.

Suadi Romli menjelaskan bahwa Kejaksaan acap kali menindak Kepala Kampung. Bahkan kata Romli, proses penegakan hukum kerap kali menyasar Kepala Kampung di Kabupaten yang dipimpin Raden Adipati itu.

Kabupaten Lampung Utara, tutur Romli, pun sebisa mungkin masih menjadi perhatian bagi lembaga penegak hukum. Hal itu sambungnya dapat dilihat dan dianalisa berdasarkan hasil operasi KPK belakangan ini. Sehingganya, ungkap Romli, dua lembaga penegak hukum tersebut sudah selayaknya mengeluarkan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan atau Sprin Lidik.

”Sebenarnya Acuan untuk turun melakukan Penyelidikan atas dugaan korupsi cukup terbuka. Basisnya bisa kita lihat dari proses persidangan atas hasil Tangkap Tangan KPK di Lampung Utara kemarin. Di sana kan cukup terbuka. Tak heran bila infrastruktur belum dapat maksimal. Terlebih di Way Kanan, KPK pun mencatat dan memeriksa Pejabat yang berkaitan dengan suap pengurusan DAK ke DPR RI. Udah layak untuk menerbitkan Sprin Lidik,” timpalnya.

Bagi Romli, penegakan hukum yang berulangkali menyasar subjek yang sama tersebut menjadi pertanda bahwa ada hal yang perlu ditelaah lebih jauh. “Kita harap lah, supaya Kejaksaan dan Polri bersama-sama melihat peristiwa itu sebagai pertanda bahwa ada hal yang lebih besar telah terjadi di sana. Ini juga demi masyarakat yang tinggal di desa. Kita mau harapan ini tidak lama direspons. Lebih baik lebih cepat,” tuturnya.

Konteks ungkapan Romli tersebut, sambungnya, masih berkaitan dengan pertemuan Mahfud MD dengan Sanitiar Burhanuddin yang salah satu topik pembahasannya menyoal tindak pidana korupsi.

”Kan kemarin Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin baru ditemui Pak Mahfud. Dialog di sana kan tentang korupsi, terlebih memang Jaksa Agung pun sudah mengultimatum, agar jajarannya fokus menindak korupsi di setiap daerah. Kita harap patokan atau frekuensi berpikir para pimpinan di nasional juga dapat diimplementasikan jajaran,” ujar Romli.

Eka Putra

  • Bagikan