Menu
Precision, Actual & Factual

Putusan Eks Bupati Lampung Tengah Inkrah

  • Bagikan
Kirka.co
Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Senin, 5 Juli 2021 lalu, majelis hakim telah membacakan isi surat vonis terhadap perkara korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Mustafa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang mengarah ke penerimaan suap dan gratifikasi.

Ketika surat itu dibacakan hakim, putusan tersebut belum dinyatakan inkrah karena JPU KPK sendiri masih menyatakan pikir-pikir.

Seminggu berlalu tepatnya pada Senin, 12 Juli 2021, JPU KPK akhirnya mengatakan bahwa lembaga antirasuah itu telah menerima putusan tadi.

Sebelumnya diketahui, vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Mustafa lebih rendah dari tuntutan JPU KPK.

“Terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Mustafa, Penuntut Umum KPK sudah mengambil sikap: menerima putusan pengadilan dan tidak mengajukan upaya hukum banding begitu juga dengan terdakwa,” ujar JPU KPK Taufiq Ibnugroho kepada KIRKA.CO siang tadi.

Karena telah menerima putusan tersebut, JPU KPK sesegera mungkin akan melakukan eksekusi terhadap Mustafa.

“Dengan demikian putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Mustafa telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan segera dilakukan eksekusi,” jelas Taufiq Ibnugroho lagi.

Terpisah, pengacara Mustafa juga menyatakan hal senada seperti ungkapan JPU KPK. “Prinsipal sudah menerima,” ungkap Muhammad Yunus kepada KIRKA.CO, Senin ini.

Meski demikian, Yunus mengatakan pihaknya masih tetap fokus melakukan evaluasi terhadap poin-poin di dalam vonis.

Khususnya yang berkaitan besaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada kliennya.

“Kami sedang evaluasi langkah-langkah hukum terkait aliran uang yang dibebankan ke Mustafa,” ujar Yunus.

Sebelumnya, Mustafa divonis selama 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti selama 3 bulan kurungan.

Kemudian harus membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 17 miliar lebih. Kalau tidak mampu bayar, maka harta dan aset Mustafa akan dilelang.

Apabila aset Mustafa tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 2 tahun penjara.

Mustafa juga jatuhi hukuman tambahan yakni, mencabut hak politik untuk dipilih publik selama 2 tahun.

Diketahui, JPU KPK sebelumnya menuntut Mustafa dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan dengan denda Rp 400 Juta subsider 4 bulan kurungan.

Serta membebankan Uang Pengganti Rp 24,6 miliar subsider kurungan dua tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok.

  • Bagikan