Menu
Precision, Actual & Factual

Mustafa Divonis 4 Tahun Penjara, Denda Rp300 Juta dan Uang Pengganti Rp17 Miliar

  • Bagikan
Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Majelis Hakim yang memimpin persidangan korupsi atas suap dan grafitikasi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa, akhirnya membacakan surat vonis.

Pembacaan surat tersebut berlangsung di PN Tipikor Tanjungkarang pada Senin, 5 Juni 2021.

Singkatnya, Mustafa dijatuhi hukuman lebih rendah dibandingkan isi tuntutan JPU KPK.

Mustafa dinilai tetap terbukti bersalah telah melanggar ketentuan hukum sesuai dengan isi surat tuntutan JPU KPK.

“Divonis selama 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti selama 3 bulan kurungan,” ujar pengacara Mustafa, Muhammad Yunus saat memberikan klarifikasi kepada KIRKA.CO, Senin sore.

“Kemudian membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 17 miliar lebih. Kalau tidak mampu bayar, maka harta dan aset akan dilelang. Apabila tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 tahun penjara. Dan memberikan hukum tambahan berupa mencabut hak politik untuk dipilih publik selama 2 tahun,” timpal Yunus.

JPU KPK sebelumnya menuntut Mustafa dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan dengan denda Rp 400 Juta subsider 4 bulan kurungan.

Serta membebankan Uang Pengganti Rp 24,6 miliar subsider kurungan dua tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok.

Dikonfirmasi terpisah, Hakim Ketua yang memimpin proses persidangan ini membenarkan poin dari vonis tersebut.

Ia menambahkan, bahwa besaran Uang Pengganti di dalam vonis tersebut didasarkan pada pengurangan pada biaya pembelian tanah Mako Brimob dan tanah Gedung Islamic Center.

“Dikurang Rp 7,5 miliar sekian, sehingga UP menjadi Rp 17 miliar sekian. Itu sudah menjadi aset daerah meski pembeliannya dari fee proyek. Dalam hal ini negara diuntungkan maka tidak menjadi tanggungjawab Mustafa,” jelas Efiyanto.

Terkait hal ini, Muhammad Yunus mengaminkan penjelasan serta pandangan majelis hakim terkait pemotongan besaran Uang Pengganti kepada kliennya.

“Itu dikurangi dari pembelian tanah untuk islamic center dan Mako Brimob. Sedangkan aliran untuk PKB dan Hanura tetap dibebankan ke Mustafa,” ungkap Yunus.

Menyikapi putusan hakim ini, Yunus mengaku masih menyiapkan langkah-langkah lain.

Pihaknya mengaku sepakat atas keputusan pemotongan Uang Pengganti yang diputuskan majelis hakim: di awal besarannya Rp 24 M sekian menjadi Rp 17 M sekian.

“Prinsipnya kami menerima putusan ini,” ujarnya.

Di ruang persidangan, tanggapan atas vonis hakim ini dinyatakan pikir-pikir oleh JPU KPK maupun pihak Mustafa.

“Untuk aliran dana ke PKB dan Hanura, akan ada evaluasi dari tim hukum untuk menentukan langkah berikutnya,” imbuhnya.

  • Bagikan