KIRKA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung menggelar diskusi bertajuk: Pulih Lebih Lambat Collapse Lebih Cepat, di Kafe Wood Stairs, Bandar Lampung, Kamis, 26 Januari 2023.
“Pulih Lebih lambat Collapse Lebih Cepat merupakan perumpamaan kata yang tepat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hari ini baik secara nasional maupun lokal,” kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, dalam keterangannya, Kamis, 26 Januari 2023.
Irfan menjelaskan tema diskusi menyoroti pesatnya laju pertumbuhan kerusakan lingkungan dibandingkan upaya nyata perbaikan atau pemulihan.
“Kerusakan lingkungan bahkan didukung dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan ekploitasi sumber daya alam,” ujar dia.
Baca Juga: Pesisir Lampung Langganan Pencemaran Limbah Akibat Kelalaian Negara
Hal tersebut, lanjut Irfan, menjadi preseden buruk serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan sumber-sumber penghidupan rakyat.
“Sepanjang tahun 2022, kita mengalami banyak kejadian bencana ekologis yang tak bisa dilepaskan dari keputusan politis penguasa,” kata dia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada tahun 2021 telah terjadi 1.557 bencana di Indonesia, yang 90 persennya adalah bencana ekologis.
Walhi Lampung meluncurkan Catatan Tahunan Walhi Lampung Tahun 2022 dalam diskusi publik “Pulih Lebih Lambat Collapse Lebih Cepat” di Kafe Wood Stairs, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis, 26 Januari 2023, mulai pukul 13.00 Wib.
Irfan menyampaikan kebijakan politik pemerintah saat ini semakin memperburuk situasi krisis iklim yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
Walhi Lampung juga menyoroti komitmen negara untuk menekan laju perubahan iklim, lemahnya penegakan hukum, dan pengawasan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Lampung.
“Permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Provinsi Lampung sampai dengan hari ini masih cukup kompleks,” ujar Irfan.
Baca Juga: Walhi Lampung Rehabilitasi Mangrove Terakhir di Kota Karang
Mulai dari isu perkotaan dan bencana ekologis, pesisir dan pulau-pulau kecil, tambang dan energi, air dan sungai, kehutanan serta perkebunan skala besar.
“Banyaknya ketimpangan pengelolaan sumberdaya alam menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai konflik di Provinsi Lampung,” kata dia.
Di antaranya penegakan hukum terhadap aktor-aktor pencemaran minyak yang terjadi di wilayah pesisir Lampung.
Kemudian, konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat Sri Tanjung, Kagungan Dalam, Nipa Kuning, dan Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI).
“Belakangan ini terjadi penembakan salah satu masyarakat Desa Sri Tanjung yang diduga dilakukan oleh salah satu PAM Swakarsa BSMI Mesuji pada 15 Desember 2022,” tutur Irfan.
Baca Juga: Konflik Agraria di Mesuji Kembali Telan Korban
Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Lampung akan dibahas dalam diskusi Walhi Lampung bersama Pemprov Lampung, akademisi Universitas Lampung, LBH Bandar Lampung, dan perwakilan masyarakat Sri Tanjung, yang dipandu oleh Armayanti Sanusi.
“Diskusi ini bertujuan agar publik mengetahui kondisi lingkungan hidup di Provinsi Lampung, serta memberikan dukungan saran dan masukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup,” kata Irfan.
