Menu
Precision, Actual & Factual

Polda Lampung “Lirik” Proyek Pada Dinas PUPR Lampura?

  • Bagikan
Mako Polda Lampung. Foto Istimewa

KIRKA.CO – Redaksi mendapatkan informasi dikalangan rekanan dan wartawan bahwa Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung dikabarkan tengah melakukan penyelidikan dalam tiga paket proyek pada peningkatan ruas jalan pada Dinas PUPR, Lampung Utara.

Guna mendapatkan informasi terkait penyelidikan yang tengah di lakukan Polda Lampung terhadap perkara tersebut, pewarta KIRKA.CO mengkonfirmasi perihal kabar penyelidikan ini ke Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro.

Dari informasi yang dihimpun pewarta KIRKA.CO, disebutkan bahwa ada tiga paket dalam proyek pekerjaannya di tahun 2019 yang tengah diselidiki aparat penegak hukum

Lewat pesan WhatsApp, Jumat (02/04) perwira melati tiga ini menjawab pihak nya belum menangani kasus tersebut,” belum ada mas katanya.

Seperti diketahui, dalam proyek Proyek Jalan Kalibalangan – Cabang Empat Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.

Pihak Kejari Lampung Utara sendiri melakukan penyelidikan dalam proyek garapan CV. Banjar Negeri. Adapun nilai pagu dalam anggarannya yakni sebesar Rp.3,9 miliar, dan telah mulai diusut oleh Kejari Lampung Utara sejak awal 2021 tepatnya di bulan Januari.

Selain itu dalam penyelidikannya, Kejari Lampung Utara telah memeriksa sejumlah Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara.

Dari penelusuran terbuka KIRKA.CO, proyek jalan tersebut dimulai pekerjaannya di tahun 2019 lalu oleh CV. Banjar Negeri, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 3,9 miliar, dan telah mulai diusut oleh Kejari Lampung Utara sejak awal 2021 pada Januari kemarin, dengan memeriksa sejumlah Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara.

Dalam proyek pengerjaan peningkatan ruas jalan di 2019 tersebut, pada 2021 ini keadaan ruas jalan sudah terlihat banyak mengalami keusakan parah, dan diduga akibat pengerjaan yang tidak sesuai spek menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp 700 juta.

Tom Saputra

  • Bagikan