Menu
Precision, Actual & Factual

Penahanan Tersangka Pajak MBLB di Kejati Lampung Kini Jadi Kewenangan Penuntut

  • Bagikan
Proses pelimpahan penanganan kasus dugaan penggelapan pajak MBLB dari penyidik ke penuntut di Rutan Bandar Lampung Kelas IA. Keempat orang di dalam kasus ini menurut Kejati Lampung kini dilanjutkan penahanannya dan berada dalam kewenangan jaksa sebagai penuntut. Foto: Dokumentasi Kejati Lampung

KIRKA.CO – Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kini menempatkan penanganan kasus yang disebut sebagai penggelapan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai kurang lebih Rp 2 miliar dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan.

Ada 4 orang yang ditahan di tahap penyidikan pada kasus ini Inisialnya ialah YMS (Yuyun Maya Saphira); MW (Marwin); EA (Efriansyah Agung); dan SM (Soma Mudawan).

Keempat orang ini ditahan di tahap penyidikan sejak 22 Desember 2020. Konstruksi umum atas kasus ini diawali dengan sangkaan Jaksa sebagai Penyidik, bahwa penerimaan pajak dari sektor MBLB tersebut harusnya disetorkan dan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun pada kenyataannya, keempat orang tadi disangka dan disebut Penyidik tidak melakukan hal tersebut. Sehingganya, akibat perbuatan para pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan (Lamsel) itu, negara dibuat merugi.

Kejati Lampung kemudian akhirnya melimpahkan berkas kasus berikut Tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Dengan sendirinya, penahanan keempat orang tersebut kini menjadi kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengumumkan proses penanganan perkara tersebut.

Lewat informasi yang ia terima dari Bidang Pidana Khusus dan kemudian disampaikan kepada insan pers dalam keterangan tertulisnya bahwa, ”Tim Jaksa Penyidik pada Asspidsus Kejati Lampung telah melimpahkan Tersangka dan barang bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum gabungan pada Asspidsus Kejati Lampung dan Kejari Lamsel,”.

Hal ini diutarakan Andrie W Setiawan pada Senin, 22 Maret 2021.

Andrie W Setiawan juga menerakan apa-apa pasal yang didakwakan kepada keempat orang tadi.

Primair

Kesatu, Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau;

Kedua, Pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair

Kesatu, Pasal 3 UU RI N0 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau;

Kedua, Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Tahap pelimpahan tersebut dilaksanakan di Rutan Way Hui dan LP wanita dengan pertimbangan protokol kesehatan,” ujar Andrie.

Ricardo Hutabarat

  • Bagikan