Kirka – Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 mendapat sorotan luas.
Torehan pertumbuhan ekonomi makro yang sukses melampaui lima persen dinilai belum cukup, mengingat pembenahan infrastruktur jalan serta pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, memotret fenomena tersebut sebagai sebuah tantangan nyata.
Keberhasilan menaikkan grafik ekonomi daerah berisiko menguap sia-sia apabila distribusi manfaatnya gagal menjangkau lapisan masyarakat bawah.
“Angka statistik makro memang tampak perkasa, apalagi sektor pertanian berhasil tumbuh mendekati enam persen.
“Tetapi, potret jalan berlubang hingga kesenjangan pendapatan masih membayangi upaya memajukan Bumi Ruwa Jurai,” ungkap Mahendra, Selasa, 14 April 2026.
Langkah Terukur
Menghadapi rentetan persoalan struktural yang pelik, kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal justru memantik apresiasi positif.
Sang gubernur dipandang berani mengambil keputusan berorientasi pada sektor produktif ketimbang terjebak rutinitas birokrasi biasa.
Kolaborasi erat yang terjalin antara Pemerintah Provinsi, jajaran pemerintah kabupaten/kota, Badan Pusat Statistik (BPS), beserta kalangan akademisi membuktikan adanya semangat untuk keluar dari zona nyaman.
“Pendekatan beliau sangat patut diapresiasi karena target yang disusun tidak sekadar berakhir di atas meja.
“Ada komitmen kolektif guna mendorong daya eksekusi langsung ke lapangan,” jelas Eksponen 98 tersebut.
Mahendra turut mengingatkan tentang bahaya pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan.
Merujuk pada asas pembangunan, tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) wajib dibarengi perluasan akses bagi publik.
Jangan sampai capaian persentase tinggi gagal memberikan dampak nyata pada urusan perut rakyat miskin.
Tekan Biaya
Sorotan paling tajam diarahkan pada urat nadi perekonomian daerah, yakni infrastruktur.
Berdasarkan data, tingkat kemantapan jalan kabupaten dan kota yang baru menyentuh 48,30 persen menjadi batu sandungan utama kelancaran logistik.
Akses transportasi buruk otomatis mengerek biaya operasional, sebuah kondisi yang sangat mencekik para petani lokal saat mendistribusikan hasil panen.
Oleh sebab itu, alokasi anggaran bernilai besar dari pemerintah untuk perbaikan jalan, salah satunya proyek sepanjang 20,20 kilometer di Waykanan, dianggap sebagai langkah awal yang sangat tepat guna meringankan beban masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang memutus rantai produktivitas rendah, dorongan membangun ekosistem hilirisasi industri dinilai tidak bisa ditawar lagi.
Provinsi ujung Sumatera ini didorong segera bertransformasi dari sekadar daerah penghasil bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan bernilai tinggi.
“Kita tidak boleh selamanya hanya bangga menjadi lumbung padi atau pengekspor singkong mentah.
“Harapannya, momentum perencanaan tahun depan benar-benar sukses menutup jurang ketimpangan infrastruktur sekaligus mewujudkan kemajuan daerah yang merata bagi semua kalangan,” pungkasnya.
