KIRKA – Wacana untuk menerapkan proses pembelajaran tatap muka (PTM) di provinsi Lampung bisa dilaksanakan untuk wilayah berstatus zona hijau dan orange, serta tetap memperhatikan beberapa hal.
Baca Juga : Arinal Tolak Mentah Perintah Nadiem Soal PTM
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Derah provinsi Lampung Mingrum Gumay. Pertama, memastikan para tenaga pengajar dan siswa telah di vaksinasi Covid-19.
Kedua, adanya pembatasan hari dan jam belajar. Misalnya, seperti beberapa kali digelar dalam satu minggu. Ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Baca Juga : Watoni: Arinal Bisa Sampaikan Sesuatu Secara Bijak
“Kita tidak memungkiri penerapan PTM antara siswa dengan guru ada perasaan yang tidak mungkin dilakukan melalui daring. Itu juga merupakan suatu kebutuhan, akan tetapi harus disesuaikan,” kata Mingrum, Selasa (24/08/2021).
“Jadi buat daerah atau sekolah yang telah memenuhi persyaratan tadi, ya silahkan dikaji oleh dinas pendidikan tingkat provinsi, kabupaten dan kota beserta kepala daerah masing-masing,” ujar dia.
“Kita gak menargetkan. Ketika kabupaten dan kota memang siap untuk itu, silahkan, tapi dengan catatan. Jika penyekatan itu sifatnya instan, tapi vaksin untuk immune dan penguatan tubuh kita,” jelas dia.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa saat ini belum semua tenaga pengajar dan siswa telah melakukan vaksinasi.
“Yang pasti mayoritas tenaga pengajar dan siswa kita belum divaksin. Aku pikir sekarang sudah mulai turun vaksin dari pemerintah pusat,” ucap dia.
“Kita prioritaskan saja kepada tenaga pengajar dan mahasiswa. Karena vaksin ini untuk lansia, dewasa dan anak – anak,” ungkap Mingrum Gumay.
Baca Juga : Danramil Sribhawono Hadiri Sosialisasi PTM
“Kalau masih kekurangan vaksin, sekarang kita bekerja sama gotong royong dengan seluruh institusi bagaimana ini bisa dijalankan agar pusat memberikan vaksin ke Lampung, sehingga kebutuhan untuk pengajar, siswa beserta keluarganya bisa terpenuhi,” jelas dia.
Anggota fraksi PDI-P DPRD Lampung ini mengakui bahwa Pemprov Lampung sudah mengusulkan kebutuhan vaksin untuk masyarakat di Bumi Ruwa Jurai.
“Kita sudah usulkan ke pusat. Ini hasil rakor antara pak Gubernur dan pemerintah kabupaten serta kota. Kalau untuk dua kali vaksin mungkin butuh 14 juta,” tegas dia.
“Sementara yang sudah turun sudah sekian juta. Masih ada beberapa hal, tinggal itu aja. Kan ini terbagi juga untuk TNI-Polri. Karena ada masyarakat yang tinggal dipulau terpencil dan kita harus hadir disana,” jelas dia.
