Kirka – Pemerintah Provinsi Lampung bersama sembilan provinsi anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) resmi meluncurkan Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Platform digital neraca pangan lintas wilayah diperkenalkan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis, 19 November 2026.
Kehadiran SIMPUL PANGAN menjadi wujud aksi nyata Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan antaranggota.
Lewat integrasi data yang cepat dan akurat, sepuluh provinsi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, dapat memetakan kondisi stok sekaligus memperkuat rantai pasok pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa forum kerja sama antardaerah harus melahirkan program kerja terukur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Membuka pertemuan yang turut dihadiri Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU sekaligus Rektor IPDN Halilul Khairi, Marindo mengingatkan bahwa tidak ada satu daerah pun yang mampu menuntaskan persoalan pembangunan seorang diri di tengah tekanan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
“Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Marindo.
Guna memastikan pemetaan data SIMPUL PANGAN berdampak nyata terhadap kestabilan harga di pasar, Pemprov Lampung menawarkan empat strategi penguatan sektor pangan.
Prioritas pertama adalah memperkuat perdagangan dan distribusi komoditas antardaerah agar pasokan dari wilayah surplus mengalir lancar menuju daerah defisit.
Marindo juga mendorong kemitraan erat antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor demi menjaga kepastian suplai.
Selain tata niaga, pertukaran inovasi serta teknologi pertanian perlu berjalan beriringan dengan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai upaya antisipasi kerawanan.
Selaras dengan tema forum “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, Pemprov Lampung turut mengusulkan skema promosi wisata bersama.
Berbekal posisi strategis sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Lampung menyimpan deretan destinasi alam dan bahari unggulan mulai dari Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, hingga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Melalui konsep paket wisata lintas provinsi (bundling), seluruh destinasi unggulan di sepuluh wilayah anggota FKD-MPU dapat dipromosikan secara terpadu tanpa berjalan sendiri-sendiri.
“Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah.
“Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Marindo.
Di luar sektor pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung mengajak sembilan provinsi lain memperluas kolaborasi pada tiga bidang strategis.
Kerja sama mencakup penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanggulangan bencana bersama seperti kebakaran hutan dan lahan.
Rangkaian Monev FKD-MPU 2026 berlanjut ke sesi diskusi yang menghadirkan dua narasumber dari kementerian.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI Tin Latifah memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional pada provinsi anggota FKD-MPU demi menjaga stabilitas ketahanan pangan.
Pada sesi berikutnya, Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI Rickayatul Muslimah mengulas pengembangan destinasi berkelanjutan beserta peluang sinergi konektivitas pola perjalanan wisata (travel pattern) antar daerah.
Memastikan komitmen Pemprov Lampung untuk terus membesarkan FKD-MPU agar seluruh target kerja sama terealisasi nyata, Marindo optimistis hasil pertemuan di Bandar Lampung memberi manfaat luas bagi warga sepuluh provinsi.
“Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” tutupnya.






