Kirka – Kemesraan hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan yang kini tengah berada di fase bulan madu ekonomi, menuai sorotan.
Di balik derasnya arus modal dari raksasa teknologi macam Samsung hingga pabrik baterai kendaraan listrik (EV), tersimpan ironi pahit yang dialami para Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI).
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menguliti fenomena ini sebagai sebuah paradoks.
Di satu sisi, Indonesia menggelar karpet merah bagi investor Negeri Ginseng, namun di sisi lain, para pahlawan devisa justru kerap berhadapan dengan tembok tebal rasisme dan xenofobia di semenanjung Korea.
“Hubungan ini ibarat pernikahan yang terlihat ideal di permukaan. Mobil Hyundai dan KIA merajai jalanan Jakarta, gerai Lotte berdiri megah.
“Tapi narasi kelam soal diskriminasi TKI seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk demam K-Pop,” tegas Mahendra dalam keterangannya, Senin, 16 Februari 2026.
Suka atau Tidak Suka
Mahendra menilai, viralnya isu rasisme Korea belakangan ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai gesekan antar-individu semata.
Ia membedah persoalan ini sebagai masalah struktural yang berakar pada ideologi Danminjok atau kebanggaan sebagai bangsa berdarah tunggal yang masih dipuja di sana.
Situasi ini, menurut Mahendra, menempatkan TKI terutama yang bekerja di sektor 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) seperti manufaktur dan perikanan dalam posisi terjepit.
“Mereka menghadapi stigma ganda. Sudah dianggap asing secara etnis, diperlakukan inferior pula secara kelas sosial.
“Ini diperparah oleh media lokal sana yang lebih sering menonjolkan sisi kriminalitas migran ketimbang kontribusi ekonominya,” urainya.
Ia membandingkan kondisi ini dengan Jepang. Meski sama-sama tertutup, Jepang mulai melunak lewat kebijakan Specified Skilled Worker karena sadar butuh tenaga kerja.
Sementara Korea Selatan, kata Mahendra, masih terjebak dalam ambivalensi: butuh tenaga kerjanya, tapi menolak manusianya.
Diplomasi yang Lebih Menggigit
Melihat ketimpangan ini, Mahendra mewanti-wanti Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI agar tidak lagi terjebak dalam pola diplomasi normatif.
Posisi Indonesia sebagai pasar raksasa dan mitra strategis industrialisasi Korea harus dijadikan kartu as di meja perundingan.
Ia mendorong Kemlu menerapkan apa yang disebutnya sebagai Protection-Driven Diplomacy.
Salah satu poin krusialnya adalah mendesak revisi sistem Employment Permit System (EPS).
“Sistem EPS ini seringkali mengikat pekerja pada satu majikan. Ini celah fatal yang kerap dimanfaatkan untuk praktik eksploitasi. Kita tidak bisa diam saja,” cetus Mahendra.
Tak hanya soal aturan kerja, Mahendra juga mendesak adanya terobosan diplomatik berupa penempatan Atase Multikultural di kantong-kantong industri seperti Ansan atau Incheon.
Tugasnya bukan sekadar stempel dokumen, melainkan advokasi hukum riil dan kampanye anti-rasisme.
“Kita harus berani menagih. Jangan sampai kita cuma jadi pasar empuk buat produk mereka, sementara warga kita di sana tidak mendapat perlindungan martabat yang setara. Investasi besar harus dibarengi jaminan kemanusiaan,” pungkasnya.
