Kirka – Stigma Kabupaten Lampung Timur sebagai sekadar halaman belakang penyedia bahan mentah bagi industri daerah lain harus segera diakhiri.
Ketergantungan menjual komoditas dalam bentuk primer dinilai menjadi biang keladi stagnasi ekonomi yang membuat petani tak berdaya menghadapi permainan harga pasar.
Hal tersebut ditegaskan oleh Mahendra Utama, Tenaga Pendamping Pembangunan Gubernur Lampung Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam keterangannya, Mahendra menyoroti fenomena ironis di mana kekayaan alam melimpah, mulai dari ubi kayu, kopi, kakao, hingga udang, justru gagal mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan.
“Selama ini kita terlena. Barang dikirim mentah, nilai tambahnya dinikmati orang luar. Akibatnya jelas, ekonomi lokal jalan di tempat dan lapangan kerja sempit.
“Kita tidak punya pilihan lain, hilirisasi adalah jawaban mutlak agar Lampung Timur tidak sekadar jadi penonton di rumah sendiri,” tegas Mahendra, Rabu, 18 Februari 2026.
Matematika Nilai Tambah
Mahendra tidak berbicara tanpa data. Ia membedah potensi ekonomi yang terlewatkan (opportunity cost) akibat absennya industri pengolahan.
Mengacu pada roadmap 2026–2031 yang telah disusun, ia mengilustrasikan lonjakan nilai ekonomi yang fantastis jika transformasi ini berjalan.
“Bayangkan, singkong yang dijual Rp1.500 per kilogram, lewat sentuhan teknologi pangan bisa bernilai Rp60.000.
“Kopi dari Rp50.000 bisa melesat ke Rp250.000, begitu juga udang.
“Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah selisih pendapatan yang seharusnya masuk ke kantong petani dan UMKM kita,” urainya.
Ia menyitir pandangan Michael Porter tentang rantai nilai (value chain), bahwa keunggulan kompetitif sebuah daerah tidak lahir dari seberapa banyak bahan mentah yang digali, melainkan bagaimana bahan itu diolah.
“Kita tak perlu malu meniru. Thailand sukses besar menyulap singkong jadi MOCAF dan bioplastik dengan nilai 8 kali lipat.
“Vietnam merajai kopi instan, dan Sidrap di Sulawesi Selatan sukses dengan pakan ternak. Lampung Timur punya semua modal untuk menyamai, bahkan melampaui mereka,” tambah Mahendra optimistis.
Sinergi Pemerintah
Optimisme Mahendra bukan tanpa alasan. Ia melihat adanya lampu hijau yang kuat dari pemangku kebijakan.
Langkah Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, yang memangkas birokrasi perizinan dan membentuk tim percepatan hilirisasi, dinilai sebagai fondasi krusial bagi masuknya investasi.
Gayung bersambut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pun memberikan atensi khusus.
Rencana pembangunan logistic hub terintegrasi dan sinkronisasi kebijakan lintas kabupaten yang digagas Gubernur dinilai akan menjadi akselerator bagi industrialisasi di Lamtim.
“Apresiasi tinggi untuk Bupati Ela dan Gubernur Mirza. Komitmen mereka menyatu.
“Bantuan alat pasca panen bagi petani bukan sekadar bagi-bagi alat, tapi sinyal bahwa kita sedang membangun fondasi industri berbasis agro,” ujarnya.
Menutup penjelasannya, Mahendra menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Danantara, BUMN, dan swasta adalah kunci.
“Jangan biarkan kekayaan daerah ini hanya numpang lewat. Hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan.
“Saatnya Lampung Timur bangkit sebagai pusat industri, bukan lagi sekadar pemasok,” pungkasnya.
