Gubernur Lampung Gaspol Infrastruktur dan Hilirisasi Pertanian

Gubernur Lampung Gaspol Infrastruktur dan Hilirisasi Pertanian
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal gaspol pembangunan infrastruktur dan hilirisasi pertanian. Pemerhati Pembangunan Mahendra Utama mendesak daerah fokus pada hilirisasi agar tidak sekadar menjadi pemasok bahan mentah. Foto: Arsip Adpim/Kirka/Iz

Kirka – Arah pembangunan Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mulai menunjukkan titik terang.

Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyebut langkah kepala daerah yang menjadikan infrastruktur sebagai tulang punggung dan hilirisasi sebagai mesin penggerak ekonomi merupakan strategi tepat.

Langkah strategis sang gubernur sejalan dengan teori growth pole atau kutub pertumbuhan.

Pembangunan yang terkonsentrasi pada sektor unggulan diyakini akan merambat membawa kemajuan ke wilayah sekitarnya.

Apalagi, Lampung menyimpan modal besar dari kekayaan sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan seperti sapi, kambing, dan ayam.

“Selama berpuluh tahun Lampung hanya dikenal sebagai lumbung jagung, singkong, maupun kopi.

“Sayangnya, keuntungan maksimal dari kekayaan alam kita justru lebih banyak dibawa lari ke daerah lain,” ujar Mahendra, Senin, 12 Oktober 2026.

Menurut Mahendra, dorongan membangun industri pengolahan lokal sangat penting agar efek ganda benar-benar dirasakan langsung oleh para petani.

Berdasarkan konsep rantai nilai, keunggulan kompetitif suatu daerah lahir dari kelihaian mengelola produk turunan, bukan sekadar memproduksi bahan mentah semata.

Oleh karena itu, hilirisasi pertanian maupun peternakan sudah menjadi sebuah keniscayaan.

Untuk memuluskan arus distribusi barang, pemerintah provinsi memprioritaskan kelancaran jalan, irigasi, dan konektivitas antar kabupaten.

Beriringan dengan perbaikan fisik, sektor pendidikan vokasi turut digenjot demi mencetak sumber daya manusia terampil yang siap kerja.

Tidak ketinggalan, keran investasi bidang pariwisata serta pelestarian kebudayaan dibuka lebar sebagai wadah penyerap tenaga kerja padat karya.

Mahendra mengungkapkan, kombinasi kebijakan dari hulu ke hilir mencerminkan pendekatan endogenous development, yakni kemajuan yang bertumpu kuat pada kekuatan asli daerah.

Kendati punya visi memadai, ujian sesungguhnya berada pada tahap eksekusi.

Konsistensi arah kebijakan serta tata kelola anggaran daerah menjadi penentu utama keberhasilan realisasi program kerja pemerintah ke depan.

“Tanpa praktik disiplin di lapangan, gagasan besar hanya berujung menjadi wacana.

“Publik tentu menanti bukti nyata dari setiap program pemerintah,” kata Mahendra menutup penjelasannya.