Tembus Rp7,3 Triliun, Investasi Lampung Semester I Buka 9 Ribu Lapangan Kerja

Tembus Rp7,3 Triliun, Investasi Lampung Semester I Buka 9 Ribu Lapangan Kerja
Rincian capaian realisasi investasi Provinsi Lampung senilai Rp7,3 triliun yang sukses menyerap 9.187 tenaga kerja sepanjang semester I 2026. Arsip Kirka/Wiki/Iz

Kirka – Arus modal senilai Rp7,3 triliun berhasil masuk ke Provinsi Lampung sepanjang semester pertama tahun 2026.

Kucuran dana segar itu langsung terserap dan membuka lapangan kerja baru bagi 9.187 orang.

Dari total realisasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan angka Rp5,2 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp2,1 triliun.

Serapan tenaga kerja lokal terpantau sangat masif, mencakup 9.180 pekerja berbanding tujuh tenaga asing.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali, mengumumkan capaian positif tadi saat apel mingguan di Lapangan Korpri, lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin, 12 September 2026.

Mewakili Gubernur, ia menyebut tingginya angka penanaman modal merupakan imbas perbaikan lintas sektoral.

“Saya yakin capaian realisasi investasi merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi, serta koordinasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota,” kata Imam mengutip amanat Gubernur.

Geliat ekonomi di ujung Pulau Sumatera sangat ditopang oleh besarnya potensi alam daerah.

Pengusaha melirik sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, hingga pariwisata sebagai target utama penanaman modal jangka panjang.

Faktor pemikat lainnya bermuara pada transformasi perizinan lewat sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, birokrasi pemerintahan kini lebih ringkas dan ramah pemodal.

“Melalui sistem terpadu, investor dapat mengajukan izin secara online tanpa melewati berbagai tahap rumit. Penyederhanaan birokrasi memacu efisiensi, sehingga mempercepat proses realisasi penanaman modal,” ujarnya.

Sebagai ujung tombak pelayanan publik, seluruh aparatur sipil negara (ASN) dituntut mempertahankan integritas.

Kualitas pelayanan prima menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi para investor.