Kirka – Kontestasi politik Lampung menuju 2031 mungkin terasa masih jauh di pelupuk mata, namun kalkulasi di tingkat elit mulai bergerak dinamis.
Isu sentral yang kini menjadi sorotan adalah potensi pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah kembali ke tangan DPRD, sebuah variabel yang dinilai bakal merombak total peta kekuatan petahana, Rahmat Mirzani Djausal.
Pemerhati pembangunan yang juga Eksponen 98, Mahendra Utama, membedah secara tajam proyeksi politik ini.
Dalam analisisnya, Mahendra menyebut bahwa Rahmat Mirzani Djausal atau akrab disapa Iyai Mirza, masih memegang tiket emas untuk periode kedua (2031-2036).
Namun, ia mengingatkan adanya pergeseran mata uang politik yang tak bisa dipandang sebelah mata.
“Jika wacana pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD terealisasi, maka permainan berubah total.
“Yang berlaku bukan lagi popularitas baliho atau tebar sembako di kampung-kampung, melainkan lobi tingkat tinggi di meja elite partai,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Senin, 2 Februari 2026.
Hegemoni Petahana dan Soliditas Pusat
Mahendra memetakan 3 skenario krusial. Skenario pertama, dan yang paling mungkin terjadi dengan probabilitas 65 persen, adalah berlanjutnya kepemimpinan Iyai Mirza.
Sebagai Ketua DPD Gerindra Lampung, Mirza memiliki akses langsung ke garis komando pusat di bawah Prabowo-Gibran.
Posisi Lampung sebagai lumbung suara strategis Gerindra di Sumatera menjadi garansi politik yang sulit digoyahkan.
“Selama harmoni dengan fraksi-fraksi besar seperti Golkar, PKB, dan PAN terjaga, voting di DPRD hanyalah stempel formalitas. Iyai Mirza adalah anak emas dalam konfigurasi ini,” jelasnya.
Kuda Hitam Parlemen
Namun, Mahendra memberikan catatan tebal pada skenario kedua: munculnya penantang dari dalam gedung dewan.
Dengan peluang 25 persen, skenario ini bisa terjadi jika komunikasi politik petahana tersumbat.
Psikologi anggota dewan, menurut Mahendra, cenderung memihak pada figur yang memiliki kedekatan emosional dan interaksi harian dengan mereka.
“Ini risiko terbesar sistem pemilihan tak langsung. Legislatif bisa saja lebih sreg memilih orang mereka sendiri, figur yang intens berkomunikasi di ruang sidang ketimbang yang sibuk di lapangan.
“Nama-nama seperti Jihan, Winarti, atau Hanan Rozak bisa muncul sebagai kuda hitam yang mengejutkan,” urai Mahendra.
Infrastruktur Jadi Pertaruhan
Lebih jauh, Mahendra menekankan bahwa terlepas dari mekanisme pemilihan langsung atau via DPRD, legitimasi Iyai Mirza akan sangat bergantung pada rapor kinerjanya di periode 2025-2030.
Isu klasik seperti infrastruktur jalan, stabilitas harga pangan, dan keamanan akan menjadi indikator utama.
“Jika rapornya merah, sistem pemilihan lewat DPRD justru bisa menjadi bumerang mematikan bagi Mirza.
“5 tahun ke depan adalah masa krusial pembuktian kapasitas,” tegasnya.
Mahendra pun. mengajak publik untuk merenung. Pergeseran sistem pemilihan berpotensi menjauhkan gubernur dari konstituen aslinya, rakyat di pasar, petani di ladang, dan nelayan di pesisir.
“Pada akhirnya, apakah sistem ini akan melahirkan pemimpin yang piawai melobi elit, atau pemimpin yang tetap peka? Kita tunggu bagaimana Iyai Mirza memainkan bidaknya,” pungkas Mahendra.
