Menu
Precision, Actual & Factual

Dua Terdakwa Korupsi Randis Lamtim Divonis Lebih Ringan Dari Tuntutan, Pematank Desak Jaksa Banding

  • Bagikan
Suadi Romli Ketua DPP PEMATANK saat di Kejati Lampung. Foto Dok Pematank

KIRKA.CO – LSM Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMATANK) merespon atas yang dialami oleh Dua terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pengadaan Kendaraan Dinas (Randis) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2016, yang telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang (05/04).

Putusan hukuman penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut diikuti pula dengan putusan nilai Kerugian Negara yang harus diganti dan diketahui jauh lebih kecil dari apa yang telah dihitung oleh tim auditor independen, yang dalam hal ini terdakwa Dadan Darmansyah dikenakan vonis penjara selama 15 bulan dengan denda sebesar Rp 50 juta dengan subsidair denda yakni penjara selama tiga bulan.

Sementara terhadap terdakwa Aditya Karjanto, Hakim memutuskan untuk menghukumnya dengan pidana kurungan badan selama 12 bulan, dan denda sebesar Rp 50 juta dengan subsidair denda yakni penjara selama tiga bulan, serta dikenakan pidana uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 394.000.095. (Tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima rupiah).

Suasana Persidangan Dengan Agenda Pembacan Vonis Hakim Kepada Terdakwa Aditya Karjanto dan Dadan Darmansyah Di PN Tipikor Tanjung Karang (05/04). Foto Eka Putra

Suadi Romli selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PEMATANK menuturkan bahwa dalam menanggapi putusan dari Majelis Hakim tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung haruslah segera mengambil sikap untuk menyatakan banding, sebab apa yang telah disampaikan JPU dalam tuntutannya sudah benar dan wajib diperjuangkan, karena hal itu mewakili aspirasi dari masyarakat terkait hukuman yang pantas dibebankan kepada para pelaku korupsi tersebut.

“Kami selaku penggiat anti korupsi di Bumi Ruwa Jurai ini, mendesak agar Kejati Lampung menyatakan banding atas putusan dari majelis hakim yang dibacakan pada senin kemarin (05/04), yang kami rasa putusan tersebut tidak sebanding dengan kejahatan yang diperbuatnya,” ujar Romli.

“Masyarakat Lampung sesungguhnya sudah sedikit terwakili JPU dalam tuntutannya, tapi faktanya hakim ternyata berpendapat lain tentang keringanan hukuman penjara dan uang pengganti yang pantas dijatuhkan kepada kedua terdakwa itu” tutupnya.

Untuk diketahui pada tuntutannya, JPU meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum kedua terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 18 bulan, dan dikenakan pidana denda sebesar Rp.50 juta dengan subsidair denda yakni hukuman pidana kurungan badan selama enam bulan, dan memohonkan kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Efianto untuk menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti kerugian negara kepada terdakwa Aditya Karjanto sebesar Rp 686.911.670. (Enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Namun pihak Kejati Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Andrie Wahyu Setiawan menuturkan kepada pewarta KIRKA.CO (06/04), bahwa pihaknya sampai hari ini masih menyatakan sikap pikir-pikir selama tujuh hari ke depan.

“Hasil vonis yang dijatuhkan untuk perkara korupsi pengadaan randis Lampung Timur kemarin sudah kami sampaikan kepada pimpinan, dan pihak kami masih menyatakan sikap pikir-pikir selama tujuh hari ke depan,” ujar Andrie.

Dalam perkara ini, seluruh uang pengganti Kerugian Negara yang dituntutkan oleh JPU sesuai dengan hasil perhitungan tim auditor independen diketahui telah dipulangkan melalui transfer via Bank yang tercatat dari rekening BCA atas nama Penyetor Hanafi Derus Kurniawan ke rekening BRI 009801003048303 (Rekening Titipan Negara) atas nama RPL 017 KEJATI LAMPUNG, maka jika putusan ini inkrah maka Kejati Lampung harus memulangkan sisanya sebanyak Rp.292.911.575,- ( Dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Eka Putra

  • Bagikan