Kirka – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka ruang prerogatif bagi Presiden Prabowo Subianto untuk segera menentukan pendamping baru.
Dari delapan tokoh yang beredar di lingkaran kekuasaan, nama Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar paling menojol dalam kalkulasi partai koalisi menjelang sidang paripurna pemilihan di MPR pada 2 Desember 2026.
Eksponen 98, Mahendra Utama, menyebut Presiden Prabowo mengantongi tenggat waktu 14 hari dari MPR guna menyodorkan dua nama calon wakil presiden.
Menurutnya, penyaringan kandidat bukan sekadar urusan mengisi kekosongan kursi RI-2, melainkan langkah menjaga keseimbangan antara kekuatan parlemen dan dukungan masyarakat luas.
“Arah saran saya mengerucut pada Sufmi Dasco Ahmad sebagai penjaga stabilitas koalisi dan Muhaimin Iskandar sebagai jembatan sosial politik.
“Kombinasi keduanya memberi Presiden Prabowo ruang manuver yang leluasa, yakni satu nama untuk parlemen serta satu nama untuk konstituen,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Minggu, 15 November 2026.
Dasco, Konsolidasi Jantung Pemerintahan
Nama Dasco masuk dalam bursa utama setelah dibahas melalui pertemuan terbatas para pimpinan partai pendukung pemerintah, bersanding dengan Sugiono serta Puan Maharani.
Sebagai politikus senior Partai Gerindra, Dasco punya modal kuat karena mudah diterima lintas fraksi dan piawai merawat hubungan baik dengan partai di luar Gerindra.
Kendati mengantongi dukungan kuat di parlemen, laporan harian Kompas mengungkap bahwa Dasco sampai sekarang belum bersedia menduduki kursi wakil presiden.
Mahendra menjelaskan, apabila Prabowo tetap menunjuk Dasco, kepala negara otomatis menempatkan loyalis utamanya tepat di jantung pemerintahan.
“Penunjukan Dasco akan menjadi wujud konsolidasi internal Gerindra sekaligus langkah menjaga komunikasi lintas partai.
“Dia terbukti mampu mengayomi dan menjalin relasi hangat dengan seluruh mitra koalisi,” kata Mahendra.
Muhaimin, Basis Massa Islam Tradisional
Berbeda dengan jalur penguatan parlemen pada sosok Dasco, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir membawa kekuatan akar rumput.
Keinginan agar Muhaimin mendampingi Prabowo bahkan sudah dilontarkan secara terbuka oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani.
“Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar,” ucap Lalu Hadrian.
Meski begitu, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menepis adanya pembahasan resmi di tingkat internal partai dan menegaskan penentuan kandidat sepenuhnya berada pada kewenangan Presiden.
Perbedaan pernyataan elite PKB dibaca Mahendra sebagai sinyal ganda yang wajar dalam dinamika politik.
Di satu sisi, Muhaimin merupakan aset elektoral dengan basis massa Islam tradisional yang solid, tetapi di sisi lain PKB engan terkesan menyodorkan tuntutan formal ke meja istana.
Skenario Dua Nama
Lebih jauh, Mahendra mengingatkan kerentanan koalisi pada sistem presidensial sebagaimana teori ilmuwan politik Scott Mainwaring.
Partai pendukung pemerintah cenderung memiliki komitmen rendah dan mudah membubarkan koalisi apabila kepentingan politiknya tidak terakomodasi.
“Memilih Dasco jelas memperkuat kohesi internal pemerintahan, sedangkan memilih Muhaimin akan memperluas legitimasi sosial politik di luar lingkaran istana,” tutur Mahendra.
Berbekal dominasi kursi koalisi di MPR, Prabowo leluasa menyandingkan Dasco dan Muhaimin sekaligus sebagai dua kandidat resmi yang diajukan ke parlemen.
Satu figur bertugas mengunci stabilitas politik di Senayan, sementara satu figur lainnya menjadi jembatan akomodasi bagi kekuatan masyarakat.
“Seandainya Dasco menolak dicalonkan, nama Sugiono atau Muhaimin tetap menjadi opsi rasional bagi Presiden.
“Keputusan final tetap berada di tangan Prabowo Subianto, tetapi aspirasi koalisi serta tingkat elektabilitas publik patut menjadi pertimbangan utama terhadap dua nama tadi,” pungkas Mahendra.
