Kirka – Pembelahan massa di tanah air tidak benar-benar hilang saat memasuki Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, melainkan mengalami rekonstruksi bentuk serta sasaran.
Eksponen 98, Mahendra Utama, mengungkapkan bahwa sebutan kadrun atau kadal gurun kembali ramai di ruang publik dengan target serangan yang sudah bergeser.
Jika pada periode sebelumnya julukan bernada peyoratif tadi diarahkan kepada barisan oposisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara umum, arah sasaran pada kontestasi 2024 berbelok.
Fokus utamanya beralih menyasar pasangan calon presiden Anies Baswedan beserta para pendukungnya.
“Memasuki Pilpres 2024, polarisasi sama sekali tidak lenyap, tetapi sengaja direkonstruksi.
“Istilah kadrun kembali beredar luas di ruang digital dengan pergeseran sasaran, bukan lagi sekadar oposan Jokowi semata, melainkan spesifik menyasar barisan pendukung Anies Baswedan,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.
Pergeseran target politik di media sosial turut terkonfirmasi melalui riset ilmiah.
Mahendra memaparkan hasil studi analisis framing model Pan dan Kosicki yang meneliti pergerakan wacana di platform Instagram.
Berdasarkan temuan riset atas penggunaan tagar #kadrun di Instagram, terdapat pola sistematis yang membingkai Anies Baswedan dan para pemilihnya sebagai kelompok Islam radikal.
Narasi di balik tagar tadi secara seragam mengasosiasikan mereka sebagai gerakan ekstrem yang hendak mendirikan sistem khilafah di Indonesia.
Menurut Mahendra, pembingkaian stigma radikal di jagat maya berjalan selaras dengan konsep politik pelabelan (labeling politics) yang digagas sosiolog Rosalind Eyben.
Dalam kacamata teori Eyben, sebuah label sengaja diciptakan dan dipakai oleh aktor-aktor berkuasa guna mengkategorikan kelompok masyarakat sekaligus mengendalikan persepsi publik.
“Pemberian cap radikal lewat tagar media sosial bukan sekadar olok-olok warganet biasa.
“Ada mekanisme kuasa yang bekerja untuk mengelompokkan lawan politik dan mengendalikan persepsi masyarakat luas agar menjauhi kubu yang sudah diberi stigma buruk,” jelas aktivis reformasi 1998 itu.
Di sisi lain, Mahendra turut mengutip catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai dinamika ketegangan sosial di tengah masyarakat.
BRIN mencatat bahwa tren politik identitas memang tampak “sedang tidur” di permukaan, namun menyimpan potensi ledakan sewaktu-waktu.
Ketenangan semu di permukaan sama sekali tidak menjamin berhentinya eksploitasi sentimen agama maupun identitas.
Mahendra lantas mengingatkan kembali peringatan peneliti BRIN, Ahmad Najib Burhani, ihwal bahaya laten pembelahan warga yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali demi kepentingan praktis.
“Bisa saja itu nanti mungkin dipakai lagi atau bangkit lagi ketika ada isu atau ada kasus tertentu,” demikian kutipan pernyataan Ahmad Najib Burhani yang ditekankan ulang oleh Mahendra.
Lebih jauh, Mahendra menguraikan betapa semunya pembelahan masyarakat yang dipelihara selama bertahun-tahun.
Pertarungan sengit di ruang publik memperlihatkan artifisialitas atau ketidakaslian konflik, sebab seluruh ketegangan sebenarnya diatur sesuai kebutuhan panggung elektoral semata.
Para elite politik dengan leluasa membongkar pasang strategi demi meraih suara, sementara masyarakat di tingkat bawah justru dibiarkan terjebak dalam sisa-sisa permusuhan lama.
Publik di akar rumput masih saja terperangkap dalam residu pertikaian kubu ‘Cebong’ melawan ‘Kadrun’ yang menguras energi persatuan.
“Artifisialitas pembelahan massa sangat terlihat jelas ketika elite sibuk merekonstruksi strategi elektoral mereka, sedangkan akar rumput tetap terperangkap residu konflik Cebong lawan Kadrun.
“Pada hakikatnya, kadrun adalah wajah baru dari polarisasi lama yang dikemas ulang dengan target politik berbeda, tetapi tetap beroperasi sebagai komodifikasi identitas dan alat delegitimasi,” tutup Mahendra.
