Kirka – Lebih dari 30 ribu warga di Provinsi Lampung kini harus berjuang melawan infeksi Tuberkulosis (TBC).
Meroketnya temuan penyakit menular tersebut hingga pertengahan April 2026 membuat pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus bahkan langsung terbang ke Bandarlampung pada Selasa, 14 April 2026.
Didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela, rombongan langsung menyambangi Puskesmas Way Halim untuk mengecek kesiapan tenaga medis di garis depan.
Mereka menyisir berbagai fasilitas, mulai dari ruang rawat anak dan perempuan, poli gigi dan mulut, hingga unit gawat darurat guna memastikan kesiapan penanganan pasien di tingkat pertama.
Lacak Sampai ke Keluarga
Angka puluhan ribu pasien bukan sekadar deretan statistik biasa.
Khusus di wilayah ibu kota provinsi, yakni Bandarlampung, jumlah penderita mencapai 5.800 orang.
Melihat tren penularan yang masih tinggi, Benjamin menekankan pola penanganan tidak boleh lagi pasif atau sekadar menunggu warga datang berobat.
Puskesmas beserta seluruh tenaga medis diminta segera melakukan pemeriksaan aktif.
Langkah pelacakan wajib diperluas hingga menyentuh keluarga serta lingkungan tempat tinggal pasien.
Tujuannya jelas, memutus rantai penyebaran bakteri seketika sebelum meluas.
Di samping itu, peran kader kesehatan desa harus dihidupkan secara maksimal sebagai garda terdepan.
Mereka diberikan tugas khusus untuk mendeteksi gejala awal pada tetangga sekitar, memberikan pemahaman secara persuasif, serta mengawal proses minum obat pasien TBC sampai benar-benar sembuh.
Tangkal Hoaks Vaksin
Bukan hanya masalah infeksi saluran pernapasan, cakupan imunisasi campak yang belum merata turut menjadi sorotan tajam Kementerian Kesehatan.
Hambatan terbesar di lapangan rupanya berasal dari penolakan sebagian orang tua.
Masih banyak keluarga yang enggan membawa anak mereka ke posyandu akibat termakan informasi bohong atau hoaks mengenai dampak negatif vaksin.
Menghadapi dinding penolakan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam.
Kemenkes telah menjalin kesepakatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Lewat pendekatan keagamaan, para ulama dilibatkan untuk meluruskan pemahaman masyarakat luas, meyakinkan publik bahwa imunisasi sangat aman dan merupakan hak dasar demi menjaga masa depan anak.
Menyambung arahan dari Wamenkes, Wamendagri Akhmad Wiyagus mengingatkan bahwa pemberantasan penyakit menular menuntut sinergi yang kuat antara pusat dan daerah.
Beban kesehatan sebesar itu tidak mungkin hanya dipikul oleh satu instansi atau pemerintah pusat saja.
Merespons masukan dari kedua wakil menteri, Wagub Jihan Nurlela menyambut baik dukungan penuh kementerian.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Lampung siap bergerak cepat menata ulang sistem kesehatan daerah.
Ke depan, Pemprov Lampung segera memperkuat sistem pengawasan wabah terpadu, memperluas jangkauan imunisasi ke daerah pelosok, dan memperbanyak ruang edukasi publik.
Dukungan anggaran daerah juga dipersiapkan bersamaan dengan pelibatan berbagai elemen komunitas.
