KIRKA – Warga Kota Depok apresiasi kepedulian BPN Kota Depok dalam upaya melindungi hak tanah sejalan dengan program Kementerian ATR BPN.
Terlebih dengan intensitas sosialisasi seperti sertifikat elektronik yang akan diluncurkan pada awal Juni 2023 oleh Kantor Pertanahan Kota Depok.
“Kalau pak Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono gerak cepat, BPN Kota Depok juga bergerak, kami ikut senang,” ujar Vincent warga Beji.
Dengan adanya 112 juta bidang tanah terpetakan dan terdaftar di seluruh penjuru Indonesia jelas membuat tenang warga.
“Kalau tanah kami masuk di daftar 112 juta bidang tanah yang terpetakan hati kami tenang,” kata dia.
Hak Tanah Rakyat
Hal ini terwujud karena BPN Kota Depok dan Kementerian ATR BPN di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo peduli dengan hak rakyatnya.
Baca juga: Kongres IPPAT VIII 2024: Sukseskan Pelayanan Digital Kementerian ATR BPN
Senada disampaikan Yusuf Tarigan Ketua LAKRI Kota Depok yang merasa kehadiran BPN Kota Depok saat ini begitu terasa.
“Terbuka, BPN Kota Depok ini terbuka berbeda dengan daerah lain. Kami turut bahagia,” ujarnya.
Apalagi, sambung Yusuf, Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan sosok yang welcome, terbuka untuk masyarakat.
Baca juga: BPN Kota Depok Paparkan Manfaat Sertifikat Tanah Elektronik
“Saya pikir kerjanya paten sih. Ya memang beda dengan kepala kantor sebelumnya.”
“Indra Gunawan lebih komunikatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan jalan yang smart. Ini saya bukan sekadar memuji tapi fakta,” tuturnya.
Terhitung sejak 2017 diluncurkanan program revolusioner, khususnya dalam pendaftaran tanah, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) semua program berjalan lancar.
Baca juga: BPN Kota Depok: Sertifikat Elektronik Senjata Reforma Agraria
“Kuncinya karena BPN Kota Depok terbuka untuk publik, wajar dapat penghargaan dari Ombudsman RI,” tuturnya.
Terpisah Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengatakan, Kota Depok merupakan kota metropolis dengan karakter yang beragam.
Kota Depok memiliki tantangan tersendiri, maka perlu menyeimbangkan kebijakan dengan menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai.
Baca juga: BPN Kota Depok Dipegang Indra Gunawan Bisa Jadi Percontohan
“Terbuka, komunikatif, itu saja kuncinya. Kami ini kan pelayang masyarakat. Sebagai abdi negara ya harus terbuka,” ujarnya.
Masyarakat Kota Depok yang akan berkonsultasi soal pertanahan, menurut Indra Gunawan sebuah kewajaran.
“Kalau masyarakatnya minta tolong ya bantu. Tujuh program prioritas itu untuk rakyat, kalau kita menutup diri ya sulit,” kata Indra.
Baca juga: Dwi Aprilla Sandi: Mari Jaga Kebun Tembakau Terbaik Dunia
Ditambahkan, visi dan misi ke dalam rencana aksi dan program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Realisasikan 7 Program Prioritas Kementerian ATR BPN
Sejak awal, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kekuatan politik dalam hal pertanahan. Kini diperkuat lagi oleh Menteri AHY.
“Kita hanya menyelaraskan saja. Kerja efektif, selesaikan tumpang tindih dan terbuka untuk publik, untuk tercipta One Map Policy,” kata Indra Gunawan.
Terakhir Indra menyebut, kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci penting dalam mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah program.
“Ukurannya adalah implementasi, mempercepat proses program pertanahan adalah komitmen,” ucap Indra Gunawan pria yang sempat duduk sebagai Kabag Humas Kementerian ATR BPN. (syaiful amri)
