Menu
Precision, Actual & Factual

Aziz Syamsudin di Pusaran Dugaan Makelar Kasus Korupsi Wali Kota Tanjungbalai

  • Bagikan
Tangkap Layar. Sumber : https://twitter.com/gitaputrid/status/1385039558916509698?s=19

KIRKA.COKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan informasi ihwal penetapan tersangka atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai.

Secara spesifik, KPK menyatakan diri bahwa terdapat penetapan status tersangka kepada 3 orang.

Mereka ialah Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial (MS) dan penyidik AKP Steppanus Robin Pattuju (SRP) serta Maskur Husain (MH), seorang pengacara.

Kabar penetapan tersangka ini diutarakan KPK lewat keterangan tertulis di dalam dokumen power point yang diterima KIRKA.CO, Jumat pagi, 23 April 2021 dari Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri.

Dari isi dokumen ini, KIRKA.CO menemukan hal-hal yang berkait dengan indikasi dugaan makelar kasus.

Keterangan tertulis tersebut tidak hanya sebatas itu saja, tapi turut menerakan konstruksi perkara secara umum dan diduga melibatkan Aziz Syamsudin.

Aziz Syamsudin sendiri adalah Wakil Ketua DPR RI yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Lampung.

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disebut telah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konstruksi perkara, diduga telah terjadi :

Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Aziz Syamsudin, tidak dibacakan) Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan.

• Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

• Menindaklanjuti pertemuan dirumah AZ, kemudian SRP mengenalkan MH kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya.

SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan
dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK
dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar.

MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara
bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia, tidak dibacakan) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar.

Terhadap sisi kronologis pada konstruksi perkara di atas, yang menerakan gambaran atas dugaan makelar kasus, KIRKA.CO telah berupaya meminta tanggapan dari Aziz Syamsudin.

Hingga kabar ini dipublikasikan, Aziz Syamsudin belum memberikan respons.

Berdasar pada pedoman media siber, redaksi KIRKA.CO diwajibkan untuk melakukan revisi atas produk jurnalistik yang telah dipublikasikan apabila kemudian terdapat respons atau tanggapan dari narasumber dalam hal ini Aziz Syamsudin.

Atas ketentuan tersebut, redaksi KIRKA.CO nantinya akan menayangkan atau bahkan melakukan merevisi bila Aziz Syamsudin memberikan tanggapan.

Untuk diketahui, dugaan makelar kasus pada perkara ini kemudian membuat KPK melayangkan permintaan maaf atas tindakan penyidiknya dari pihak kepolisian, yang jadi makelar kasus korupsi dengan menerima suap.

Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Deputi Penindakan Karyoto dan Plt Jubir Penindakan Ali Fikri. Foto Dok KPK

Itu disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers pada Kamis malam, 22 April 2021 dalam tayangan Youtuber KPK RI.

“KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK,” ujarnya.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK kemudian telah melakukan penahanan terhadap pada tersangka yaitu SRP dan MH masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021.

SRP ditahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih; MH ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara, MS saat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Tanjung Balai.

 

 

  • Bagikan