KIRKA – Anggaran Dinsos dan BPKAD Provinsi Lampung disoal oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LAPAK, yang menggelar aksi unjuk rasanya di depan gerbang Gedung Pemerintah Provinsi Lampung, Senin siang 15 Agustus 2022.
Baca Juga: DPP Pematank Geruduk Kejati Pertanyakan Kasus KONI Lampung
Nova Hendra selaku koordinator aksi yang dilakukan oleh Lapak kali ini, menyampaikan bahwa dalam unjuk rasa tersebut, pihaknya mempermasalahkan beberapa kegiatan yang telah dianggarkan oleh Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
Diantaranya kegiatan pada Dinsos tahun anggaran 2022, antara lain pada belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp210, 425 juta, pemeliharaan komputer sebesar Rp17,2 juta, pemeliharaan AC split Rp21,9 juta, pemeliharaan inventaris kantor sebesar Rp37 juta, pemeliharaan Randis Rp193 juta, serta anggaran pembelian BBM sebesar Rp119 juta.
“Kami beranggapan telah banyak sekali peralatan kantor yang harus diperbaiki, dan yang anehnya lagi adalah antara pemeliharaan kendaraan anggarannya terpisah dengan pembelian BBM. Itu tidak sejalan dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020,” ucap Nova Hendra dalam orasinya.
Baca Juga: DPP Pematank Bakal Bawa Soal Proyek Disdikbud Lampung Utara ke Kejati
Sementara pada anggaran kegiatan di lingkungan BPKAD Provinsi Lampung, Lapak menyoal terkait anggaran untuk kegiatan makan minum rapat senilai Rp288,2 juta, makan minum jamuan tamu sebesar Rp500 juta dan anggaran pada kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua senilai Rp40,7 juta.
Selanjutnya pada anggaran kegiatan pemeliharaan AC sebesar Rp42,09 juta, pemeliharaan komputer atau notebook senilai Rp218,270 juta serta pada anggaran kegiatan yang diperuntukkan guna pemeliharaan printer yang mencapai sebesar Rp124,890 juta.
“Ini menjadikan uji nyali kepada Kapolda baru, yang mempunyai keinginan besar untuk memberantas segala bentuk korupsi yang ada di Provinsi Lampung,” tutupnya.
