Menu
Precision, Actual & Factual

Alzier & Husein Desak KPK Telusuri Mahar Politik Pilkada di Lampung

  • Bagikan
M.Alzier Dianis Thabranie Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Provinsi Lampung (LPPPL) dan Rakhmat Husein DC Ketua Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB). Foto Istimewa/Net

KIRKA.CO – Fakta persidangan lanjutan kasus Mustafa adanya mahar politik membuat Ketua Lembaga Pengawasan Pembangunan Provinsi Lampung (LPPPL) M.Alzier Dianis Thabranie dan
Ketua Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) Rakhmat Husein DC ikut angkat bicara.

Alzier mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi kinerja dari Penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mensukseskan Pilkada tanpa adanya praktek mahar politik seperti fakta persidangan yang menyeret Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura.

“Saya sangat setuju jika KPK ikut mengawasi kinerja dari para Penyelenggara Pemilu ini,” kata Alzier, Jumat sore (19/3).

Sayangnya, kata dia, Lembaga Anti Rasuah ini terkesan tutup mata soal mahar politik di Bumi Ruwa Jurai. Bahkan, pihaknya pernah meminta KPK secara langsung untuk menindaklanjuti mahar politik yang marak di Lampung sesuai fakta persidangan dan disaksikan publik.

“Sayang surat dari LPPPL yang kita kirim ke KPK untuk menindaklanjuti masalah mahar politik di Lampung belum juga ditindaklanjuti. Mudah-mudahan imbauan tersebut bisa cepat ditindaklanjuti sesuai fakta persidangan,” ucap dia.

Ia berharap, KPK bisa terus berkomitmen melakukan pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya Lampung, yang salah satunya mahar politik Pilkada.

Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) Rakhmat Husein DC mengungkapkan bahwa persoalan politik uang (money politic) di Pilkada untuk menguji komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan korupsi.

“Tidak usah di dorong-dorong. Persoalan ini tinggal menguji Komitmen KPK- nya saja,” ungkap dia.

Selama ini, kata dia, lembaga anti rasuah ini hanya koar-koar saja dalam melakukan pencegahan korupsi. Tetapi praktek mahar politik masih tetap eksis.

“Selama ini KPK koar-koar doang. Tapi praktek mahar politik tetap eksis dan nyaman berlangsung, lihat saja fakta persidangan kasus Mustafa,” jelasnya.

“Kesaksian Musa Zainudin saat dimintai keterangan sebagai Saksi atas Terdakwa Mustafa kan ada Rp 40 M uang untuk mendapatkan rekomendasi PKB yang dikeluarkan oleh bekingnya Arinal Nunik. Kenyataannya, KPK belum berani maju menyikapi soal mahar tersebut,” sindir Husein.

Padahal, lanjut dia, jika KPK berkomitmen untuk memberantas, maka persoalan ini bisa menjadi solusi untuk menekan praktek mahar politik di Indonesia khususnya Lampung.

Selain itu, persoalan ini menjadi salah satu ujian besar juga untuk KPK di kepemimpinan Firli Bahuri untuk membuat terobosan guna menekan mahar politik dengan melihat fakta di persidangan Mustafa kemarin.

“Masalahnya KPK belum berani sama cukong-cukong di Lampung,” tegasnya.

“Lihat juga kisah persidangan TSM Pilwakot Bandar Lampung 2020 di Bawaslu Lampung kemarin. Pelapor namanya Yopi Hendro, siapa Dia?. Dari mana Mereka bisa menyewa Yusril Ihza Mahendra jadi Pengacara. Uang dari mana? hadirkan Hamdan Zoelfa jadi Saksi ahli dari mana duitnya?. Nah, Ini patut dicurigai,” pungkas Husein.

  • Bagikan