Menu
Precision, Actual & Factual

Ahmad Handoko Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Korupsi Pengadaan Randis Lampung Timur

  • Bagikan
Ahmad Handoko. Sumber Eka Putra

KIRKA.CO – Permohonan banding dari terdakwa korupsi Kendaraan Dinas Kabupaten Lampung Timur 2016 Dadan Darmansyah, akhirnya dibacakan amar putusannya oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Senin kemarin (03/05), dengan vonis banding yang menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Putusan banding tersebut tertera dengan Nomor Putusan 6/PID.Sus-TPK/2021/PT.TJK yang dibacakan pada senin kemarin, dengan pengadil yakni Catur Iriantoro sebagai Ketua Majelis Hakim, dan dua hakim anggota yaitu Nyoman Supartha dan Nur Aslam Bustaman, dengan pihak pembanding Dadan Darmansyah dan pihak terbanding M. Habi Hendarso selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tiga poin putusan banding yang dibacakan oleh majelis hakim PT Tanjungkarang tersebut diantaranya :
1. Menerima permohonan banding dari terdakwa dan penuntut umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Tanjungkarang Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan Rp2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Tangkap layar SIPP. Eka Putra

Menanggapi putusan banding tersebut, kepada KIRKA.CO saat ditanya melalui pesan via Whatsapp, Ahmad Handoko selaku kuasa hukum terdakwa Dadan Darmansyah berencana akan melakukan langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Kita rencana akan mengajukan kasasi, namun saat ini kami masih menunggu putusan banding di kirim ke kami,” terang Handoko.

Diketahui pada putusannya di PN Tanjungkarang beberapa waktu lalu, terdakwa Dadan Darmansyah dikenakan vonis penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh Efiyanto selama 15 bulan dengan denda sebesar Rp50 juta dengan subsidair denda yakni penjara selama tiga bulan.

Dalam dakwaannya, Dadan Darmansyah selaku Ketua Pokja beserta dua terdakwa lainnya yakni Aditya Karjanto selaku rekanan (Direktur PT. Top Cars Indonesia), serta Suherni selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan kejahatannya dengan cara mengatur pemenangan lelang tender proyek pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun Anggaran 2016, yang terjadi pada era kepemimpinan Pj. Bupati Tauhidi dan baru terealisasi pada era kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2,6 miliar yang tentu saja dimenangkan oleh pemenang yang telah ditentukan sebelumnya yakni PT. Top Cars Indonesia.

Dari pengadaan kendaraan dinas Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Harrier tersebut, sesuai dengan perhitungan dari tim auditor publik yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, ditemukan selisih yang terhitung sebagai Kerugian Negara sebesar Rp686 juta lebih.

  • Bagikan