Menu
Precision, Actual & Factual

Affan: KONI Lampung Belum Praktekkan Good Governance

  • Bagikan
Kirka.co
Pengamat Pembangunan Daerah Nizwar Affandi. Foto Istimewa

KIRKA – Pengamat Pembangunan Daerah Nizwar Affandi berharap agar Kejati Lampung bisa menjelaskan peruntukan anggaran dana hibah KONI sebesar Rp55 miliar.

“Saya kira akan jadi preseden buruk untuk penegakan hukum di Lampung kalau teman – teman di kejaksaan sudah berani mengatakan menyelidiki itu ke media, kemudian endingnya anti klimaks,” kata Nizwar, Sabtu (11/09/2021).

Baca Juga : Yanuar Dukung Langkah Kejati Telisik Dana KONI Lampung

“Akhirnya tiba-tiba enggak kedengaran juga, seperti yang terjadi di DPRD. Kalau sampai itu yang terjadi, kepada siapa lagi masyarakat Lampung berharap ada yang menjaga hak-haknya,” kata dia.

“Jadi kalau sudah menyelidiki, kemudian dinyatakan tidak ada apa-apa tetapi tidak ada penjelasan yang memadai, maka publik boleh untuk tidak percaya terhadap hasil penyelidikan itu,” tegas dia.

Baca Juga : Affan: Arinal Jangan Salahkan Yusuf Barusman Dong

Affan sapaan akrab Nizwar Affandi mempertanyakan peruntukan penggunaan keseluruhan anggaran termasuk untuk bidang media dan Humas KONI yang dikabarkan mencapai Rp4,7 miliar.

Hal ini tentunya untuk menjawab beredarnya kabar spekulatif di masyarakat terkait jumlah dan peruntukan anggaran tersebut.

“Kalau memang nggak ada di bidang itu, tinggal dibantah saja dan dijelaskan ke publik. Karena sekarang publik sama sekali nggak tahu penggunaan anggaran itu,” kata dia.

Baca Juga : Affan: Arinal Jangan Ngeles Soal KONI Lampung

“Idealnya penjelasan itu semestinya diawal ketika menerima uang, bukan sekarang,” sindir dia.

Saat ini, ia belum bisa menilai apakah anggaran miliaran rupiah untuk media tersebut layak, mengingat saat ini Lampung masih berjuang di kondisi pandemi.

“Bagaimana bisa mau menilai itu tepat sasaran atau sudah efektif, mengetahui anggaran sebesar itu digunakan untuk program apa aja kita belum tahu,” keluh dia.

“Padahal itu anggaran publik. Mestinya tanpa diminta langsung dijelaskan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.”

Oleh karena itu, ia menilai bahwa KONI Lampung belum mempraktekkan tata laksana pemerintahan yang baik (good governance).

Baca Juga : Kejati Lidik Dana Hibah KONI Lampung

“Dalam perspektif good governance, tata laksana pemerintahan yang baik belum terlihat telah menjadi budaya organisasi di KONI Lampung,” ucap dia.

“Ini lho bapak-ibu, saudara sekalian masyarakat Lampung, kami menerima sekian miliar yang akan digunakan untuk ini dan itu,” ucap dia.

Baca Juga : Yusdianto: Kenapa Tidak Ajukan Arinal Djunaidi Dipersidangan

“Padahal yang mereka gunakan itu semuanya barang milik publik. Uang itu milik publik, jadi penggunaannya harus diketahui publik. Jadi bukan uang Gubernur yang diberikan ke KONI,” tegas dia.

Dengan minimnya keterbukaan informasi soal itu, ia memastikan akan ada asumsi negatif yang berkembang di masyarakat. Apalagi memang selama beberapa PON terakhir, anggaran selalu naik sementara prestasinya terus menurun.

Baca Juga : DPRD akan Panggil KONI Lampung terkait Penggunaan Dana Hibah

“Asumsi negatif pasti ada karena prestasi tidak berbanding lurus dengan alokasi, wajar saja publik bertanya,” ucap dia.

“Jika besaran anggaran tidak berbanding lurus dengan prestasi maka kemungkinannya tiga saja, tidak tepat sasaran, boros atau bocor, bisa salah satu atau ketiga-tiganya,” pungkas dia.

  • Bagikan