Kirka – Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2027 sebesar Rp3.285.152,48.
Standar upah yang berperan sebagai jaring pengaman berlaku khusus bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari setahun, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah.
Seluruh badan usaha di Lampung harus mematuhi ketentuan upah minimum, kecuali usaha mikro dan kecil.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menjelaskan perbedaan penerapan pengupahan berdasarkan lama kerja karyawan.
“Berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah,” kata Agus, dilansir pada Jumat, 20 November 2026.
Besaran UMP Lampung 2027 meningkat dibandingkan patokan upah minimum tahun 2026 yang tercatat Rp3.047.734.
Penyesuaian angka memberi tambahan penghasilan lebih dari Rp237 ribu bagi tenaga kerja.
“Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48,” terang Agus.
Kesepakatan angka upah ditempuh lewat pembahasan antara Disnaker dan Dewan Pengupahan.
Agus memastikan seluruh tahapan bersama dewan telah tuntas.
“Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi,” ujarnya.
Dalam menyusun rumus kenaikan, pemerintah daerah mengacu pada nilai alfa sebesar 0,8.
Pengumuman resmi kepada masyarakat tinggal menunggu kelengkapan tahap akhir.
“Sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi,” pungkasnya.






