Kirka – Langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merangkul tokoh adat bukan sebatas agenda seremonial.
Pendekatan kultural yang dilakukan secara intensif diyakini menjadi strategi jitu pemerintah daerah dalam membangun modal sosial guna mempercepat laju pembangunan.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyampaikan pandangannya merespons silaturahmi Gubernur Mirza bersama Tokoh Adat Penyimbang Marga Jabung di Desa Negara Batin, Kabupaten Lampung Timur, Senin, 6 Juli 2026.
Pertemuan di Jabung, menurut Mahendra, semakin mempertegas pola kepemimpinan Gubernur Mirza yang konsisten menempatkan entitas adat sebagai mitra strategis.
Rekam jejak kolaborasi lintas elemen rupanya sudah terbangun sistematis sejak awal masa jabatannya di pemerintahan.
“Langkah merangkul tokoh adat bukan tindakan sporadis.
“Publik bisa melihat konsistensi beliau saat melibatkan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) dalam prosesi memasuki Mahan Agung pada Maret 2025 lalu,” ujar Mahendra di Bandarlampung.
Keseriusan Pemprov Lampung terus berlanjut sepanjang tahun berjalan.
Catatan publik menunjukkan, pada 25 Juni 2026, Gubernur Mirza turun langsung meninjau Desa Wisata Budaya Marga Teluk di Kota Bandar Lampung.
Selang dua hari, pintu komunikasi kembali dibuka saat gubernur menerima kunjungan tokoh adat Sai Batin Way Handak asal Kabupaten Lampung Selatan.
Modal Sosial dan Legitimasi Kultural
Lantas, mengapa peran penyimbang adat menjadi sangat krusial bagi suksesi program pemerintah?
Mahendra membedah konstelasi sosiologis masyarakat.
Mengacu pada teori ilmuwan politik Francis Fukuyama, kesuksesan pembangunan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh modal sosial (social capital), yang wujud tertingginya berupa tingkat kepercayaan (trust).
Apabila birokrasi memiliki hubungan erat bersama pemimpin informal daerah, kebuntuan komunikasi di tingkat tapak otomatis terurai.
Dampaknya, implementasi kebijakan hingga resolusi persoalan di lapangan berjalan jauh lebih efektif.
“Dalam struktur masyarakat Lampung, Penyimbang Adat bukan sekadar simbol budaya semata.
“Mereka merupakan sosok yang memegang legitimasi sosial sangat kuat di akar rumput,” tegasnya.
Tanpa adanya penerimaan dari tokoh lokal, program pemerintah kerap kali berbenturan dengan resistensi warga.
Oleh karena alasan rasional meminimalisasi konflik, pendekatan partisipatif mutlak diterapkan.
“Dalam perjalanan pembangunan Lampung, kita tidak bisa berjalan sendiri.
“Sangat membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dari semua elemen masyarakat tanpa terkecuali,” imbuh Mahendra.
Secara jangka panjang, ikatan kuat antara birokrat dan pemangku adat diyakini bakal mendongkrak tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Potensi gesekan horizontal juga dapat ditekan sedini mungkin melalui mekanisme musyawarah berbasis kearifan lokal.
Pondasi sosial yang tangguh akhirnya akan bermuara pada satu tujuan pasti, yakni akselerasi terwujudnya wajah pembangunan Provinsi Lampung secara inklusif dan berkelanjutan.
