Kirka – Mengurai benang kusut pengangguran tak cukup hanya dengan menebar janji atau sekadar membuka bursa kerja musiman.
Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kini mengeksekusi cetak biru (blueprint) penyerapan tenaga kerja secara terintegrasi, mulai dari kawah candradimuka di balai pelatihan hingga kepastian serapan di kantong-kantong perindustrian.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah berlari cepat merespons dinamika pasar kerja yang makin kompetitif.
Menurutnya, akar persoalan minimnya serapan tenaga kerja selama ini sering bermuara pada miss match atau ketidakcocokan antara suplai keahlian pelamar dan standar kualifikasi yang dipatok perusahaan.
“Pendekatan penanganan kita tidak bisa lagi parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Harus ada intervensi tegas dari hulu ke hilir.
“Di satu sisi kualitas SDM kita tempa agar kompeten, di sisi lain ekosistem industrinya kita pacu agar tumbuh sehat untuk menampung mereka,” papar Marindo, Kamis, 2 April 2026.
Berdasarkan skema strategis Pemprov Lampung, langkah pengentasan pengangguran ini ditopang oleh tiga pilar utama yang saling berkaitan:
1. Transformasi Vokasi Berbasis Link and Match
Di sektor hulu, Pemprov merombak sistem pendidikan dan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Pelatihan vokasi tak lagi sebatas formalitas menggugurkan kewajiban.
Kurikulum dipaksa adaptif dan dijahit langsung dengan spesifikasi keahlian yang tengah dibidik oleh pasar.
Peserta didik digembleng menguasai keterampilan teknis yang berujung pada sertifikasi profesi.
Harapannya, lulusan pelatihan ini berstatus siap pakai dan bisa langsung diterjunkan ke lini produksi tanpa harus melewati masa adaptasi yang berlarut-larut.
2. Karpet Merah Investasi dan Ekspansi Industri
Mencetak pekerja terampil tentu akan sia-sia tanpa ketersediaan ladang pekerjaan.
Menjawab tantangan ini, pilar kedua berfokus pada hilirisasi potensi daerah dan perbaikan iklim investasi.
Pemprov Lampung agresif memangkas kerumitan birokrasi perizinan demi memikat masuknya penanaman modal baru, baik domestik maupun asing.
Namun, kemudahan investasi itu dibarengi sebuah komitmen tak tertulis.
Perusahaan atau pabrik yang beroperasi di Bumi Ruwa Jurai didorong kuat untuk memprioritaskan rekrutmen pekerja lokal terutama mereka yang telah mengantongi sertifikat kompetensi dari program pemerintah.
Sinergi menjamin roda industri berputar kencang, sementara masyarakat sekitar tak sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.
3. Inkubasi Wirausaha Mandiri dan UMKM
Skema pengentasan pengangguran tidak melulu mengarahkan warga menjadi pekerja kantoran atau buruh pabrik.
Bagi angkatan kerja yang memiliki insting bisnis, intervensi pemerintah dialihkan ke sektor pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui dinas terkait, Pemprov menyalurkan program pendampingan kewirausahaan, pembinaan manajerial, hingga membuka keran akses permodalan dan perluasan pasar digital.
Target dari pilar ketiga ini cukup luar biasa, mengonversi para pencari kerja menjadi pionir pengusaha baru yang kelak justru mampu membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya.
Melalui orkestrasi kebijakan lintas sektoral, Pemprov Lampung mematok target optimistis untuk terus mereduksi persentase tingkat pengangguran terbuka.
Ekosistem telah dibangun dan fasilitas peningkatan kapasitas sudah disediakan.
Kini, bola berada di tangan angkatan kerja untuk lebih agresif menjemput peluang dan memenangkan persaingan di pasar kerja.
