Kirka – Persoalan infrastruktur di Provinsi Lampung yang sempat menjadi sorotan nasional kini mulai menunjukkan titik terang.
Memasuki tahun 2026, narasi negatif mengenai jalan rusak perlahan bertransformasi menjadi progres pengerjaan jalan yang masif dan terukur.
Perubahan arah pembangunan ini mendapat sorotan positif dari Pemerhati Pembangunan asal Lampung, Mahendra Utama.
Ia menilai, percepatan infrastruktur saat ini tidak lepas dari strategi taktis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan sinergi kuat bersama DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029.
Menurut Mahendra, persepsi publik seringkali berbenturan dengan data.
Faktanya, untuk kategori Jalan Nasional, kerusakan di Lampung berada di urutan ke-10, angka yang relatif moderat dibanding provinsi lain.
Tantangan sesungguhnya justru terletak pada jalan kabupaten/kota yang memiliki volume jauh lebih besar.
“Secara teoretis, infrastruktur adalah social overhead capital.
“Mengutip ekonom Albert O. Hirschman, investasi pada modal sosial seperti jalan adalah prasyarat mutlak untuk memicu investasi sektor swasta,” ujar Mahendra Utama, Jumat, 6 Maret 2026.
Ia menjelaskan, tanpa akses jalan yang mumpuni, biaya logistik akan membengkak dan potensi agrobisnis di Lampung akan terus terperangkap dalam kemacetan distribusi.
Namun, ia melihat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan gestur politik yang kuat bahwa infrastruktur bukan sekadar janji kampanye.
“Kepemimpinan Mirza membawa napas segar melalui pendekatan yang taktis.
“Beliau tidak hanya fokus pada perbaikan fisik semata, tetapi proaktif melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat untuk memaksimalkan Inpres Jalan Daerah (IJD),” paparnya.
Keseriusan tersebut, lanjut Mahendra, terlihat dari cara Pemprov Lampung memetakan konektivitas antara sentra produksi pertanian dengan akses pasar.
Langkah itu dinilai sebagai aksi konkret dalam memangkas ketimpangan ekonomi antarwilayah di Bumi Ruwa Jurai.
Apresiasi untuk Legislatif
Lebih jauh, Mahendra menegaskan bahwa visi besar seorang kepala daerah akan mandek tanpa dukungan persetujuan anggaran.
Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran DPRD Lampung periode 2024-2029.
“Keberanian legislatif dalam menyetujui alokasi anggaran infrastruktur yang signifikan menunjukkan adanya kesamaan frekuensi dalam menjawab keresahan warga.
“Kematangan politik anggota dewan dalam mengawal anggaran ini adalah bentuk nyata dari fungsi representasi,” tegas sosok yang juga dikenal sebagai Eksponen 98 tersebut.
Kondisi harmonis antara eksekutif dan legislatif ini menciptakan stabilitas yang krusial, memastikan agar proyek-proyek strategis daerah tidak terhambat oleh ego sektoral atau drama birokrasi.
Di akhir keterangannya, Mahendra menyinggung teori sosiolog Robert Putnam tentang Social Capital, di mana keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kepercayaan antara pemerintah dan warga.
Perbaikan jalan yang kini masif dilakukan di Lampung dinilai sebagai cara tercepat memulihkan kepercayaan tersebut.
“Infrastruktur yang baik adalah bentuk keadilan sosial yang paling nyata.
“Dengan komitmen kuat Gubernur dan sokongan penuh DPRD, Lampung saat ini sedang berlari menuju wajah baru, dikenal karena akselerasi pembangunannya, bukan lagi karena lubang jalannya,” pungkasnya.
