Kirka – Memasuki Maret 2026, denyut nadi perekonomian Provinsi Lampung tak lagi sama.
Stigma historis sebagai sekadar lumbung penyuplai bahan mentah perlahan terkikis, digantikan oleh geliat ambisius menjadi episentrum hilirisasi pangan nasional.
Transformasi ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari orkestrasi kebijakan di bawah komando Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membedah fenomena ini secara kritis.
Ia tak segan menyebut lompatan ekonomi Lampung saat ini sebagai sebuah pergeseran tektonik yang digerakkan oleh desain arsitektur kebijakan yang presisi, jauh dari sekadar kosmetik politik belaka.
“Satu hal mendasar yang membedakan gaya kepemimpinan Iyai Mirza (sapaan akrab gubernur) adalah ketajamannya dalam merangkul kelompok teknokrat,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Kamis, 5 Maret 2026.
Meracik Dapur Inovasi Bersama KAGAMA
Dalam analisisnya, Mahendra menyoroti manuver strategis Gubernur Mirza yang melibatkan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Lampung secara intensif.
Alih-alih menjadikan kelompok intelektual sebatas stempel dukungan moral, sang gubernur justru menantang para pakar untuk merumuskan kebijakan berbasis riset (research based policy).
KAGAMA, lanjut Mahendra, didapuk menjadi jembatan transfer teknologi.
Hal itu memastikan bahwa tumbuhnya industri pengolahan di Sai Bumi Ruwa Jurai benar-benar ditopang oleh inovasi mutakhir, mulai dari mekanisasi alat pertanian hingga efisiensi tata kelola logistik.
“Di mata saya, langkah ini adalah ejawantah sempurna dari konsep Triple Helix.
“Pemerintah tidak jalan sendiri, melainkan memadukan otot birokrasi dengan akal akademisi dan insting pelaku usaha,” urai Mahendra.
Disperindag sebagai Akselerator
Tentu, rumusan akademik di atas kertas membutuhkan eksekutor lapangan yang mumpuni.
Di titik inilah Mahendra melihat mesin pemerintahan daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sukses bermetamorfosis dari sekadar regulator menjadi akselerator industri.
Komoditas unggulan Lampung seperti lada, kopi, dan turunan singkong dipaksa naik kelas melalui pendampingan masif.
Standarisasi melalui sertifikasi Halal, BPOM, hingga standar keamanan pangan global (HACCP) dikebut agar produk lokal mampu menembus etalase ritel modern dan pasar ekspor.
“Gebrakan yang tak kalah vital adalah skema business matching.
“Disperindag membongkar sekat antara Industri Kecil Menengah (IKM) di pelosok desa dengan offtaker berskala raksasa.
“Ada kepastian pasar dan harga yang kompetitif bagi masyarakat,” tegasnya.
Kutukan Daerah Pelintasan
Secara teoretis, strategi memboyong pabrik atau fasilitas pengolahan agar lebih dekat dengan sumber bahan baku di pedesaan dikenal dengan prinsip Backward Linkage.
Menurut Mahendra, implikasi dari kebijakan ini sangat nyata di masyarakat.
Uang beredar lebih lama di akar rumput, memicu efek pengganda (multiplier effect) yang secara linier mendongkrak pendapatan per kapita dan mereduksi kantong-kantong kemiskinan di Lampung.
Lebih jauh, keberhasilan ini tidak berdiri tunggal, melainkan ditopang oleh hilangnya ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketika Dinas Pertanian menggenjot produktivitas di sektor hulu, Disperindag fokus pada penciptaan nilai tambah, sementara Dinas Bina Marga memastikan urat nadi distribusi dari sentra industri ke pelabuhan tidak tersumbat.
“Lampung hari ini perlahan berhasil menghapus kutukannya sebagai daerah pelintasan belaka, dan berubah menjadi destinasi industri bernilai tinggi.
“Rahmat Mirzani Djausal membuktikan bahwa sinergi antara visi kepemimpinan, birokrasi yang lincah, dan basis intelektual adalah kunci pembuka gerbang Lampung Maju,” pungkas Mahendra menutup analisisnya.
