Kirka – Ambisi membangun Smart City atau sistem pengawasan terintegrasi di daerah kerap layu sebelum berkembang.
Biang keladinya klasik, APBD yang cekak tak sanggup menanggung biaya investasi awal (capex) sekaligus ongkos pemeliharaan bulanan (opex) yang selangit.
Namun, kebuntuan itu sebenarnya bisa disiasati. Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, membedah celah pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Lewat skema ini, beban finansial bisa dialihkan ke pundak swasta tanpa harus menggadaikan kedaulatan data daerah.
“Polanya sederhana. Swasta yang mendanai, membangun, dan mengoperasikan sistemnya. Pemerintah baru membayar secara berkala berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.
“Untuk proyek seperti CCTV dan Command Center, model Availability Payment (AP) adalah jawaban paling logis,” ungkap Mahendra di Bandarlampung, Selasa, 10 Maret 2026.
Mekanisme AP ibarat tameng bagi pemerintah daerah.
Investor diwajibkan membangun seluruh infrastruktur jaringan mulai dari Pelabuhan Bakauheni, jalan tol, hingga titik-titik vital di kawasan industri.
Pemprov atau Pemkab baru mulai mengucurkan cicilan setelah sistem tersebut menyala dan terbukti memenuhi Service Level Agreement (SLA).
Dengan kata lain, risiko teknis bergeser ke pihak ketiga.
“Kalau ada kamera yang tiba-tiba mati atau jaringan lagging, pemerintah punya hak penuh memotong pembayaran.
“Kita tidak akan lagi melihat cerita lama, alat dibeli miliaran, tapi setahun kemudian jadi rongsokan elektronik karena tidak ada biaya perawatan,” tegasnya.
Pagar Api
Meski melibatkan modal swasta dalam proyek yang bersinggungan dengan ranah Kodam, Polda, dan Binda, Mahendra memastikan keamanannya bisa dikontrol ketat melalui pembagian porsi kerja yang kaku.
Pihak swasta murni bermain di ranah penyediaan perangkat keras seperti kamera beresolusi 4K, sensor Artificial Intelligence (AI), dan jaringan fiber optik serta pemeliharaan teknis.
Sementara itu, kendali atas data dan privasi tetap berada di tangan pemerintah dan instansi vertikal.
“Investor dilarang keras memiliki hak akses ke data sensitif terkait Kamtibmas.
“Di sisi lain, agar investor kelas kakap mau masuk, proyek ini bisa digaransi oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) guna menekan risiko gagal bayar dari pemda,” papar Mahendra.
Ini Soal Waktu
Menepis kritik yang menuding KPBU sebagai jebakan utang jangka panjang, Mahendra mengajak publik menghitung opportunity cost atau biaya kesempatan yang hilang.
Ia mengambil contoh efisiensi di sektor pelabuhan internasional, di mana integrasi CCTV dengan otomatisasi gerbang (Gate Automation) via investasi swasta sukses memangkas dwelling time hingga 15-20 persen.
Jika PT Pelindo, PT ASDP, dan Pemkab Lampung Selatan terhubung dalam satu platform visual, potensi penumpukan di pintu keluar-masuk pelabuhan bisa diurai oleh AI sebelum kemacetan terjadi.
“Sekarang bayangkan kalau Lampung harus menunda integrasi ini 5 tahun lagi hanya demi menunggu APBD terkumpul.
“Berapa triliun kerugian ekonomi karena logistik yang mandek?
“Berapa banyak kriminalitas luput dari pantauan, dan seberapa lambat respons kita saat ada bencana di titik padat seperti Natar atau Panjang?,” tukasnya.
Menuju Integrasi
Agar wacana ini tak sekadar menjadi tumpukan kertas, Mahendra Utama merekomendasikan lima langkah taktis yang harus segera dieksekusi oleh Pemprov Lampung:
1. Penyusunan Outline Business Case (OBC)
Pemprov harus segera menyusun studi pendahuluan untuk memetakan kelayakan ekonomi dan finansial proyek secara presisi.
2. Pembentukan Simpul KPBU
Bentuk satuan tugas lintas instansi melibatkan Bappeda, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum yang bertugas sebagai ujung tombak negosiasi dengan investor dan instansi vertikal.
3. Audit Titik Koordinat
Lakukan pemetaan ulang lokasi pemasangan kamera guna mencegah pemborosan atau tumpang tindih area pantauan antara PT Angkasa Pura, PT ASDP, dan jalan nasional.
4. Bangun Platform Satu Mata
Pastikan semua aliran data visual terpusat pada satu dashboard provinsi, namun dilengkapi fitur mirroring ke pusat komando masing-masing instansi.
5. Kunci dengan Regulasi
Terbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus tentang manajemen data surveilans. Uji publik wajib dilakukan untuk menjamin hak privasi masyarakat.
