Menu
Precision, Actual & Factual

Respons KPK Soal Proyek Jalan yang Ditangani Kejari Lampura Karena Diduga Bermasalah

  • Bagikan
Saat Tim KPK melakukan pelaksanaan kegiatan penggeledahan. Foto: Istimewa

KIRKA.COKejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi, Lampung Utara diketahui baru-baru ini menyatakan bahwa pihak kejaksaan sedang melakukan penyidikan terhadap proyek peningkatan ruas jalan Kalibalangan – Cabang Empat di daerah setempat.

Pihak kejaksaan disebut Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) pada Kejari Kotabumi Hafiezd, menduga negara telah merugi sebanyak Rp 700 juta. Ungkapan itu diutarakannya pada Selasa kemarin, 30 Maret 2021.

Soal pengerjaan proyek-proyek yang erat kaitannya dengan Dinas PU-PR Lampung Utara diketahui sudah pernah ditindak oleh KPK lewat OTT kepada Agung Ilmu Mangkunegara. Kala itu, KPK turut mencokok Kadis PU-PR bernama Syahbudin.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding kepada KIRKA.CO, Rabu pagi, 31 Maret 2021 mengatakan, program KPK dalam hal pencegahan yang biasa dilakukan tim Korsupgah KPK masih tetap gencar berjalan kendati hari-hari ini sedang dalam masa pandemi.

“Karena kondisi pandemi, kegiatan monev (Monitoring dan Evaluasi) atas capaian MCP (Monitoring Control for Prevention) tahun 2020, sosialisasi MCP 2021, ataupun tindak lanjut atas rencana aksi perbaikan tata kelola lainnya dalam program Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di banyak daerah dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan sejak tahun lalu,” tutur Ipi.

Keterangan dari Ipi ini sekaligus menjadi jawaban atau tanggapan KPK bila di kemudian hari persoalan sejenis yang berkait dengan proyek pada Dinas PU-PR di beberapa daerah yang pernah berlangsung OTT, masih tetap tidak sesuai dengan harapan KPK.

Adapun daerah yang pernah menjadi sasaran OTT KPK di Lampung dan selalu berkaitan dengan proyek pada Dinas PU-PR adalah Kabupaten Lampung Tengah; Lampung Selatan; Lampung Utara; dan Mesuji.

Ipi mengatakan KPK juga tidak serta merta berlaku lepas tangan atau acuh terhadap sejumlah daerah yang memang dinilai tidak mengikuti arahan dari KPK. Karenanya, ada beberapa daerah yang didatangi KPK dalam rangka pencegahan. Ipi tak menjelaskan daerah mana yang dimaksud

“Namun, demikian ada beberapa kegiatan yang karena sifatnya juga dilakukan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ungkap Ipi.

Dari penelusuran terbuka KIRKA.CO, proyek jalan tersebut dimulai pekerjaannya di tahun 2019 lalu oleh CV BN (Banjar Negeri) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 3,9 miliar.

Pihak kejaksaan diketahui pula telah mulai mengusut indikasi adanya tindak pidana korupsi pada pengerjaan tersebut sejak awal 2021, tepatnya pada Januari. Pihak kejaksaan juga disebut telah memeriksa sejumlah pejabat pada Dinas PU-PR Lampung Utara dalam rangka penyelidikan.

Ditempat terpisah Ketua DPD Pematank Suadi Romli turut memberikan komentar melalui pesan WhatsApp pada KIRKA.CO.

“Kami sangat mendukung segala upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK di Lampung Utara, supaya ada efek jera dan jangan main-main dengan uang rakyat,” ujar Romli.

“Tapi kalau Kami lihat kok seperti sudah membudaya gini sih, kalau belum jera juga Kami dukung KPK untuk OTT kedua kali atau tiga kali sekaligus, agar para pencuri uang rakyat itu merasakkan diasingkan dalam sel penjara,’ ujar Romli geram.

 

Ricardo Hutabarat

Catatan : Sesuai Pedoman Media Siber Redaksi KIRKA.CO akan melakukan revisi terbatas atas produk jurnalistik ini bila Bupati Lampung Utara & Kadis PUPR Lampura sudah memberikan konfirmasi atas pertanyaan pewarta KIRKA.CO

  • Bagikan