Kirka – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung resmi merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Senin, 9 Februari 2026.
Hasilnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro berhasil menduduki peringkat teratas dengan skor 84,43, sementara Kabupaten Lampung Utara harus puas berada di posisi terbawah dengan nilai 78,86.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menjelaskan bahwa penilaian tahun 2025 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Ombudsman tidak lagi sekadar melihat kelengkapan administrasi di atas kertas, melainkan menyoroti kualitas nyata yang dirasakan masyarakat serta responsivitas terhadap pengaduan.
“Transformasi penilaian ini dilakukan agar hasil pengawasan benar-benar mencerminkan pengalaman masyarakat.
“Fokus kami ada 3, transformasi penilaian, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan pengaduan masyarakat,” tegas Nur Rakhman.
Berdasarkan data yang dihimpun, seluruh pemerintah daerah yang dinilai masuk dalam kategori Opini Kualitas Tinggi (Zona Hijau).
Kendati demikian, belum ada Pemda yang berhasil menembus kategori Kualitas Tertinggi.
Berikut adalah urutan lengkap skor pelayanan publik tingkat Pemerintah Daerah di Lampung (dari tertinggi ke terendah):
- Kota Metro (84,43)
- Kabupaten Pringsewu (84,09)
- Kabupaten Mesuji (82,97)
- Kabupaten Lampung Tengah (81,10)
- Kabupaten Lampung Selatan (80,51)
- Kabupaten Tulang Bawang Barat (80,21)
- Kabupaten Lampung Utara (78,86)
Polres
Kontras dengan rapor Pemda-nya, instansi vertikal kepolisian di Lampung Utara justru mencatat prestasi gemilang.
Polres Lampung Utara bersama Polres Metro menjadi dua satuan kerja yang meraih predikat Kualitas Pelayanan Sangat Baik.
Polres Metro memimpin dengan nilai impresif 92,36, disusul Polres Lampung Utara dengan 90,37.
Sementara itu, 5 Polres lainnya (Lamsel, Pringsewu, Tubaba, Lamteng, dan Mesuji) berada pada kategori Baik.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menanggapi hasil ini sebagai alarm bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengingatkan bahwa di era digital, kinerja pemerintah diawasi langsung oleh rakyat.
“Internet kini menjadi ‘CCTV masyarakat’. Saya instruksikan seluruh jajaran melakukan transformasi mentalitas.
“Pelayanan publik harus jadi budaya kerja, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” pungkas Jihan.
