Kirka – Dalam anatomi perdagangan global, jalur laut berperan sebagai urat nadi utama.
Jika selat-selat sempit yang menjadi titik hambat maritim (maritime chokepoints) tersumbat, sistem ekonomi dunia diprediksi akan mengalami kelumpuhan atau serangan jantung secara mendadak.
Hal tersebut ditegaskan oleh Eksponen 98 yang juga Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama.
Menurutnya, ketergantungan dunia pada jalur maritim jauh lebih kompleks dan tidak hanya sebatas urusan energi di Teluk Persia lewat Selat Hormuz.
“Selat Hormuz memang kerap jadi primadona dalam diskursus energi dunia.
“Tapi, jika satu katup atau selat ini tersumbat, seluruh sistem akan mengalami serangan jantung ekonomi,” ujar Mahendra Utama dalam keterangannya, Jumat, 13 Maret 2026.
Mahendra merujuk pada teori Maritime Chokepoints dari pakar geopolitik Jean-Paul Rodrigue.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi transportasi global saat ini justru menciptakan kerentanan baru.
Sistem perdagangan yang serba cepat (just-in-time) membuat dunia nyaris tidak memiliki ruang toleransi terhadap gangguan rantai pasok.
“Ketika jalur sempit ini terhambat, dampaknya instan.
“Biaya pengiriman akan melonjak tajam, premi asuransi membumbung tinggi, dan inflasi energi menjadi hal yang tak terelakkan,” tegasnya.
Napas Ekonomi Asia
Selain Hormuz yang berstatus sebagai kawasan produsen, Mahendra menyoroti peran vital Selat Malaka sebagai jalur konsumen.
Tercatat lebih dari 16 juta barel minyak per hari mengalir melewati selat sepanjang 800 kilometer tersebut.
Bagi raksasa ekonomi Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, Selat Malaka adalah jalur hidup yang tak tergantikan.
Mahendra mengingatkan kembali pada istilah Dilema Malaka yang pernah dipopulerkan oleh mantan Presiden Tiongkok, Hu Jintao.
“Tiongkok menyadari bahwa ambisi ekonomi mereka sangat rapuh karena bergantung pada satu jalur yang bisa dengan mudah diblokade oleh kekuatan asing.
“Itulah alasan utama mengapa proyek Belt and Road Initiative (BRI) masif dibangun, tak lain untuk mencari jalan pintas selain Malaka,” papar Mahendra.
Bergeser ke kawasan barat, Mahendra juga menyoroti kerentanan di Selat Bab el-Mandeb (Gerbang Air Mata) yang menghubungkan Samudra Hindia dan Terusan Suez.
Jalur ini merupakan pintu masuk utama energi menuju kawasan Eropa.
Mengutip analisis dari Energy Information Administration (EIA), Mahendra menyebut bahwa keamanan di Bab el-Mandeb bukan sekadar urusan navigasi kapal.
“Ini soal stabilitas harga kebutuhan pokok di Eropa dan ketersediaan listrik di kawasan Mediterania.
“Jika ada gangguan seperti pembajakan atau konflik bersenjata kelompok Houthi, kapal terpaksa memutar lewat Tanjung Harapan di Afrika.
“Ini menambah waktu tempuh hingga 15 hari dan membengkakkan biaya bahan bakar hingga ribuan dolar,” jelasnya.
Peluang
Kondisi geopolitik saat ini, menurut Mahendra, memicu kekhawatiran terkait Single Point of Failure atau risiko kegagalan sistemik akibat ketergantungan pada titik tunggal.
Merujuk pada laporan lembaga think tank Chatham House, jika terjadi konflik militer di titik krusial, cadangan energi global diprediksi hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu sebelum krisis manufaktur meledak.
“Dunia saat ini sedang berlomba, apakah harus memperbanyak jaringan pipa darat atau tetap bertaruh pada kapal-kapal kargo raksasa yang melewati celah-celah sempit di lautan,” tambahnya.
Di akhir penjelasannya, Mahendra menekankan bahwa situasi ini seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia.
Dengan letak geografis yang menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, posisi strategis tersebut harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah.
“Bagi Indonesia, posisi kita di selat-selat strategis ini bukan sekadar letak geografis biasa, melainkan daya tawar geopolitik yang sangat tinggi.
“Ini yang seharusnya bisa dikapitalisasi lebih jauh untuk kepentingan pembangunan nasional kita,” pungkas Mahendra.
