Menu
Precision, Actual & Factual

KPK Didesak Ambil Alih Kasus Sangkaan Korupsi Inspektorat di Kejati Lampung

  • Bagikan
Gedung KPK. Ilustrasi/Sumber Net/Istimewa

KIRKA.COKetua Umum DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Lampung Suadi Romli mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Kasus itu, ungkap Suadi Romli, menyoal sangkaan korupsi yang berlangsung di Inspektorat Lampung Selatan.

Kepada KIRKA.CO, Minggu, 4 April 2021, Romli sapaan akrabnya mengatakan bahwa penanganan perkara tersebut belum juga diketahui hasil penanganannya.

Oleh sebab itu, Romli mendesak agar KPK merealisasikan Pasal 2 ayat 1 pada Perpres No 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Masyarakat butuh penanganan tindak pidana korupsi yang masuk kategori extra ordinary crime agar lekas ditangani,” tutur Romli.

Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 yang ditekan Jokowi disebutkan bahwa KPK berwenang untuk mengambil alih penanganan kasus korupsi dari instansi yang berwenang.

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” bunyi Pasal 2 ayat 1.

Dimana, instansi yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Diketahui, Kejati Lampung sedang menangani kasus dugaan korupsi di Inspektorat Lampung Selatan, pada Senin, 23 November 2020. Kasus ini diketahui sudah berada pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan keterangan yang datang dari Kejaksaan Tinggi Lampung, penanganan kasus dan kegiatan ini didasarkan atas surat perintah penyidikan No.06/ L.8/Fd.1/11/2020 tanggal 17 November 2020 dan sprint geledah No.04/ L.8/Fd.1/ 11/2020 tanggal 17 November 2020.

Lanjutan dari isi keterangan surat perintah penyidikan dan surat perintah geledah itu: menyita dokumen dan alat komunikasi. Diduga penyitaan alat komunikasi ini dimaksudkan para penyidik jaksa untuk ‘menyedot’ segala informasi yang ada di dalam alat tersebut.

Alat komunikasi yang disita itu disebut adalah milik para pejabat struktural di Inspektorat Lampung Selatan. Meski demikian, pemilik alat komunikasi itu tidak dipaparkan Kejaksaan Tinggi Lampung.

 

Arif Wiryatama

  • Bagikan