Kirka – Predikat Indonesia sebagai negara agraris kembali dipertanyakan di tengah tingginya angka impor bahan baku pakan ternak.
Ironisnya, komoditas yang diimpor dengan nilai puluhan triliun rupiah tersebut sejatinya adalah produk sisa industri atau ampas, seperti bungkil kedelai dan gandum.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menyoroti fenomena ini sebagai sebuah kerentanan ekonomi yang serius.
Di satu sisi pemerintah kerap mendengungkan kedaulatan pangan, namun di sisi lain, sektor peternakan nasional masih sangat bergantung pada sisa makanan dari negeri orang.
“Ini ironi piring kita. Kita bicara kedaulatan, tapi ternak kita masih ngemil ampas impor. Padahal, risikonya besar.
“Begitu rantai pasok global goyang karena perang atau pandemi, harga telur dan ayam di pasar langsung meroket. Rakyat lagi yang rugi,” ujar Mahendra dalam keterangannya, Minggu, 25 Januari 2026.
Zona Nyaman
Mahendra menganalisis, tingginya impor bukan sekadar masalah gengsi, melainkan akibat fenomena ekonomi yang disebut path dependence atau ketergantungan pada jalur yang sudah ada.
Industri pakan ternak dalam negeri, menurutnya, sudah terlanjur basah dan nyaman menggunakan bahan baku impor karena kepastian suplai dan standar kualitas yang terjaga, meski harganya harus mengorbankan devisa negara.
“Kita terjebak di zona nyaman. Akibatnya, kita bukan cuma impor ampas, tapi kita sedang mengekspor lapangan kerja dan devisa ke negara lain,” tegasnya.
Lampung: Raksasa yang Masih Tidur
Dalam peta persoalan, Mahendra menunjuk Provinsi Lampung sebagai kunci jawaban yang belum dimaksimalkan.
Ia menyebut Lampung sebagai Raksasa Tidur yang memiliki segalanya untuk menggantikan impor tersebut, mulai dari jagung, singkong, hingga limbah sawit yang melimpah ruah.
Namun, ia menyayangkan posisi Lampung yang masih terpaku sebagai penjual bahan mentah, belum naik kelas menjadi pemain industri pengolahan seperti Jawa Timur yang sudah memiliki banyak pabrik pakan ternak terintegrasi.
“Bahan baku di Lampung jauh lebih kaya dibanding daerah lain. Tapi kita masih stuck jadi tukang jual bahan mentah.
“Belum ada nyali besar untuk bangun pabrik pengolahan yang bisa gantiin bahan impor itu secara konsisten,” kritik Mahendra.
Pajak dan Riset Kampus
Untuk membalikkan keadaan, Mahendra mendesak Pemerintah Provinsi Lampung mengambil peran sebagai sutradara. Ia menyarankan 2 langkah konkret.
Pertama, pemberian insentif pajak bagi investor yang bersedia membangun pabrik pengolahan limbah pertanian menjadi pakan berkualitas di Lampung.
“Kasih paket kebijakan yang bikin investor mikir, ‘Wah, rugi kalau nggak investasi di Lampung’,” ujarnya.
Kedua, kolaborasi riset. Mahendra mendorong pelibatan akademisi dari Universitas Lampung (Unila) dan Itera untuk mengembangkan teknologi fermentasi dan ekstraksi.
Tujuannya, agar nutrisi bungkil sawit lokal bisa setara dengan bungkil kedelai impor.
“Kalau riset ini berhasil, ini akan jadi game changer. Petani bukan lagi buruh, tapi mitra rantai pasok.
“Ampas lokal kita yang harusnya mengisi piring kemandirian bangsa, bukan sisa dari luar negeri,” pungkas Mahendra.
