Kirka – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung mematangkan langkah pemetaan kebutuhan serta peluang beasiswa tingkat universitas pada 2026.
Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor menjadi langkah pembuka menyusun peta jalan pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pemerhati Pembangunan, Mahendra Utama, menegaskan forum diskusi antar pemangku kepentingan bukan sekadar agenda rutin.
Kehadiran Wakil Ketua Umum Kadin Romi Junanto Utama, Dewan Penasehat Ardiansyah, dan Wakil Rektor III Universitas Malahayati Rina Febrinan membuktikan urusan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Dunia usaha harus berkontribusi secara sistematis, bukan sebatas kegiatan filantropis.
“Peran pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan,” ujar Mahendra, Selasa, 22 September 2026.
Langkah sistematis pelibatan swasta mulai terlihat jelas di bawah kepemimpinan Ketua M. Kadafi beserta jajaran pengurus.
Organisasi pengusaha perlahan mengubah paradigma dengan tidak melulu mengurus sektor perdagangan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia kini menjadi perhatian utama karena keberlanjutan ekonomi jangka panjang sangat bergantung pada mutu lulusan perguruan tinggi.
Kesadaran memajukan sektor pendidikan turut disuarakan Romi Junanto Utama yang kerap mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas individu sebagai bagian dari agenda kerja Kadin.
Gerakan kolaboratif tingkat daerah rupanya berjalan selaras bersama kebijakan pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto telah mempertegas arah menggodok skema pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
“Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sedang mengkaji standar pembiayaan untuk merealisasikan visi presiden.
“Program KIP Kuliah beserta skema bantuan studi lainnya terus diperkuat,” kata Mahendra menambahkan.
Semangat pemerataan akses pendidikan diterjemahkan secara konkret oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui program “Satu Desa Satu Sarjana STEM dan Hafiz Qur’an”.
Kebijakan daerah memberi ruang bagi 2.500 anak desa demi menempatkan sumber daya manusia unggul sebagai motor penggerak pembangunan provinsi.
Diskusi pemetaan kebutuhan bantuan pendidikan barulah tahap awal pelaksanaan program.
Implementasi nyata di lapangan membutuhkan komitmen pendanaan, mekanisme seleksi transparan, serta pendampingan ketat bagi mahasiswa penerima manfaat.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang dengan tingkat pengembalian tak terbatas.
“Kalau pengusaha, pemerintah, dan kampus berjalan seiring, Lampung siap menjadi contoh keberhasilan mencetak generasi bersaing di panggung global,” tutup Mahendra.
